JAKARTA -- Dua nama tersangka baru saja diumumkan Polri, dan suasana di gedung Kejaksaan Agung terasa tegang. Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, bersama Don Ritto, pengusaha swasta, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan batu bara untuk PLTU.

Baca juga: Di Balik Palu 10 Tahun Nadiem: Ketika Chromebook Menjadi Perkara Negara

Dikutip dari Suara.com pada Sabtu, 11 Juli 2026, Kortastipidkor Polri menetapkan FA dan DR setelah gelar perkara yang melibatkan pemeriksaan 15 saksi serta penggeledahan di berbagai lokasi. Penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menjerat mereka dengan pasal Tipikor dan TPPU.

Baca juga: Amplop di Meja yang Tidak Pernah Mengaku Kosong

Febrie Adriansyah bukan nama asing. Sebagai mantan pejabat tinggi yang seharusnya memburu koruptor, ia kini berada di posisi yang ironis. Rumah pribadinya di Sentul digeledah, dan aset-aset mencurigakan ditemukan di sana.

Baca juga: Generasi yang Memilih Tidak Terlihat

Don Ritto, yang disebut sebagai pihak swasta, diduga berperan sebagai kanal pencucian uang. Kafe de'Clan Signature di Cipete dan money changer di dekatnya menjadi sorotan utama. Dari dua tempat itu saja, polisi menyita uang tunai senilai puluhan miliar rupiah, termasuk dolar Singapura dan Amerika Serikat.

Baca juga: Gus Rozin Berdiri di Persimpangan Reformasi Pesantren: Antara Pengakuan Kekerasan, Tuntutan Negara, dan Bayang-Bayang Kepercayaan Publik

Menurut konferensi pers yang dilaporkan Kompas TV pada hari yang sama, penyitaan keseluruhan mencapai ratusan miliar, ditambah emas seberat 74 kilogram. Angka-angka ini bukan main-main. Mereka menggambarkan betapa menguntungkannya bisnis gelap di balik pasokan energi nasional.

Kasus ini berakar dari dugaan manipulasi pengadaan batu bara periode 2018 hingga 2026. Perusahaan seperti PT OBP dan PT BRA disebut terlibat dalam praktik curang: mengubah kualitas batu bara di dokumen, memainkan jumlah pasokan, dan menggelembungkan harga kontrak.

Hasilnya? Pembangkit listrik kekurangan bahan bakar berkualitas, pemadaman listrik massal terjadi, dan negara diperkirakan rugi hingga Rp5 triliun. Rakyat biasa yang bergantung pada listrik untuk hidup sehari-hari menjadi korban utama. Pabrik-pabrik terpaksa berhenti, ekonomi terganggu, dan tagihan hidup naik.

Irjen Pol. Totok Suharyanto, Kepala Kortastipidkor Polri, menjelaskan bahwa DR diduga melakukan TPPU dari hasil korupsi, sementara FA terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagai oknum penyelenggara negara. Penahanan terhadap DR sudah dilakukan sejak 10 Juli di rutan Polda Metro Jaya.

Febrie Adriansyah sempat angkat bicara sehari sebelum penetapan tersangkanya. Ia mengaku rumah di Sentul adalah milik pribadi sejak lama dan siap menjelaskan asal-usul aset-asetnya. Pernyataannya terdengar tenang, tapi fakta di lapangan justru semakin membingungkan publik.

Bagaimana seorang jaksa tinggi bisa terlibat sedalam ini? Pertanyaan itu menggema di kalangan pengamat hukum. Selama ini, Febrie dikenal menangani kasus-kasus besar. Kini, nama baiknya tercoreng oleh dugaan yang sama persis dengan yang ia buru.

Don Ritto muncul sebagai figur kunci yang menghubungkan dunia birokrasi dengan bisnis. Namanya sudah beredar dalam laporan masyarakat sipil sejak awal 2025, disebut sebagai salah satu gatekeeper yang membantu menyamarkan aliran dana. Kafe dan money changer yang digeledah menjadi bukti nyata betapa dekatnya aset mewah dengan praktik haram.

Penyidik menemukan uang tunai Rp67,2 miliar hanya dari dua lokasi di Jakarta Selatan. Angka itu belum termasuk emas dan aset lain dari rumah di Sentul serta lokasi-lokasi lain yang digeledah serentak. Polisi bekerja cepat, tapi publik bertanya: berapa banyak yang sudah lolos sebelumnya?

Kasus batu bara ini bukan kebetulan. Selama bertahun-tahun, sektor energi dikuasai segelintir pemain yang memanfaatkan ketergantungan PLN pada batu bara. Kontrak-kontrak menguntungkan diteken, kualitas diturunkan, dan keuntungan pribadi mengalir deras. Sementara itu, listrik rakyat sering padam tanpa penjelasan memadai.

Kerugian Rp5 triliun yang diindikasikan bukan sekadar statistik. Bayangkan berapa rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu. Alih-alih, uang itu diduga berputar di rekening pribadi dan bisnis fasad.

Polri menyebut kasus ini terkait juga dengan perkara Asabri dan Krakatau Steel. Pola yang sama muncul: suap, gratifikasi, dan pencucian uang melalui pihak ketiga. Ini menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas di tubuh BUMN dan penegak hukum.

Febrie Adriansyah sempat mundur dari jabatannya di tengah tekanan. Langkah itu kini terlihat seperti antisipasi. Namun, penyidikan Polri tetap berjalan tanpa pandang bulu, setidaknya di permukaan.

Don Ritto dengan latar belakang bisnisnya menjadi jembatan sempurna. Restoran dan money changer bukan hanya usaha biasa. Mereka berfungsi sebagai mesin pencuci uang yang canggih di ibu kota. Uang haram dari kontrak batu bara mengalir ke sana, lalu berubah wujud menjadi aset legal.

Masyarakat sipil sudah melaporkan dugaan ini ke KPK sejak lama. Lambatnya respons sebelum Polri turun tangan menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antarlembaga. Apakah ego sektoral masih menghambat pemberantasan korupsi sungguhan?

Penggeledahan di kafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer pada 8 Juli 2026 menjadi titik balik. Penyidik menemukan brankas berisi uang dalam berbagai mata uang. Saksi-saksi dari kafe dan money changer pun diperiksa intensif.

Febrie Adriansyah mengklaim tidak ada kaitan dengan bisnis di Cipete. Tapi fakta sitaan dan hubungan dengan DR sulit dibantah begitu saja. Publik menanti penjelasan lengkap di pengadilan nanti.

Skandal ini menusuk langsung ke jantung kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Jika seorang jaksa anti-korupsi sendiri tersandung, siapa lagi yang bisa dipercaya? Pertanyaan ini menggantung berat di benak banyak orang.

PLN sebagai BUMN harus menanggung beban terbesar. Pasokan batu bara yang bermasalah menyebabkan inefisiensi operasional dan biaya yang membengkak. Akhirnya, rakyat yang membayar melalui tarif listrik.

Pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo disebut berkomitmen memberantas korupsi. Kasus ini menjadi ujian pertama yang sesungguhnya. Apakah akan dituntaskan atau hanya menjadi konsumsi media sesaat?

Komisi III DPR mendukung langkah Polri. Wakil ketuanya bahkan menyatakan apresiasi atas kerja cepat penyidik. Tapi dukungan di atas kertas harus diimbangi pengawasan ketat agar tidak ada intervensi.

Aliran uang dari korupsi batu bara diduga melibatkan lebih dari dua orang. Nama-nama lain seperti Nurman Herin sempat disebut dalam laporan sebelumnya sebagai bagian dari jaringan gatekeeper. Penyidik Polri kini memiliki tugas berat untuk mengungkap semuanya.

Emas 74 kilogram dan ratusan miliar rupiah yang disita membuktikan skala kejahatan ini. Bukan korupsi kecil-kecilan, melainkan sistemik yang merusak fondasi ekonomi negara.

Febrie Adriansyah dan Don Ritto kini harus menghadapi proses hukum. Bagi mereka, ini awal dari perjuangan panjang di pengadilan. Bagi publik, ini harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan.

Namun, harapan itu disertai keraguan. Terlalu sering kasus besar berakhir dengan vonis ringan atau aktor utama lolos. Kali ini, masyarakat menuntut transparansi penuh.

Kasus ini juga mengingatkan kita pada pentingnya reformasi tata kelola energi. Kontrak batu bara harus transparan, diaudit secara ketat, dan bebas dari konflik kepentingan. Tanpa itu, skandal serupa akan terus muncul.

Don Ritto dengan bisnis restorannya menunjukkan betapa mudahnya menyembunyikan kekayaan ilegal di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Kafe mewah menjadi kedok sempurna untuk transaksi gelap.

Febrie Adriansyah, di sisi lain, menjadi pelajaran pahit bagi dunia penegakan hukum. Jabatan tinggi dan reputasi baik ternyata tidak menjamin integritas. Godaan kekuasaan dan uang sering kali lebih kuat.

Penyidik masih terus mendalami. Lebih banyak saksi akan dipanggil, dokumen-dokumen akan disita, dan aliran dana akan ditelusuri hingga ke akar-akarnya. Proses ini butuh waktu, tapi hasilnya harus memuaskan rasa keadilan publik.

Blackout listrik yang sempat melanda beberapa waktu lalu kini semakin jelas penyebabnya. Bukan faktor alam semata, melainkan ulah tangan manusia yang mengutamakan keuntungan pribadi. Rakyat kecil yang paling menderita.

Rp5 triliun adalah angka yang sulit dibayangkan. Dengan uang sebanyak itu, berapa banyak program sosial yang bisa dibiayai? Berapa banyak infrastruktur listrik yang bisa ditingkatkan? Semua hilang sia-sia.

Polri telah menunjukkan gigi. Penggeledahan serentak dan penetapan tersangka cepat menjadi sinyal positif. Tapi keberhasilan sesungguhnya terletak pada pemulihan aset dan vonis yang adil.

Febrie Adriansyah sempat meminta masyarakat tidak buru-buru menghakimi. Ia berjanji bisa menjelaskan semua asetnya. Kata-kata itu kini akan diuji di meja hijau.

Don Ritto, sebagai pihak swasta, mungkin berpikir bisnisnya aman. Realitas penggeledahan kafe dan money changernya membuktikan sebaliknya. Tidak ada tempat bersembunyi bagi uang haram.

Kasus ini membuka mata kita semua. Korupsi di sektor energi bukan masalah teknis semata. Ini soal moral, kekuasaan, dan akuntabilitas. Siapa pun yang terlibat, harus dihukum setimpal.

Publik Indonesia lelah dengan janji-janji. Mereka ingin melihat aksi nyata. Penanganan kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto bisa menjadi bukti bahwa perubahan benar-benar terjadi.

Atau, jika gagal, ini akan menjadi babak baru kekecewaan kolektif. Pilihan ada di tangan penegak hukum saat ini.

Saya sebagai penulis investigatif melihat ada harapan di tengah kekecewaan. Polri berani menyentuh nama besar. Itu langkah berani yang patut diapresiasi, asal diikuti dengan proses yang bersih dan transparan.

Febrie Adriansyah dan Don Ritto hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang negara yang masih berjuang membersihkan diri dari korupsi endemik.

Listrik yang seharusnya menerangi negeri malah menjadi sumber kegelapan bagi sebagian elit. Saatnya mengubah itu semua, mulai dari kasus ini.

Masyarakat menanti kelanjutan cerita ini. Bukan sekadar berita sensasional, melainkan keadilan yang nyata. Karena pada akhirnya, listrik untuk rakyat jauh lebih penting daripada kekayaan segelintir orang.

(Wy/Red)

Bagikan: