JAKARTA -- Polemik soal penggunaan uang pajak untuk program pemerintah kembali ramai dibicarakan. Kali ini, sorotan datang setelah Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengkritik respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menjawab pertanyaan Denny Sumargo dalam sebuah podcast.

Baca juga: Ribuan Penonton Padati Konser Penutup Trail of The Kings 2026, Bupati Samosir Apresiasi Dukungan Masyarakat

Momen tersebut terjadi saat Purbaya menjadi bintang tamu dalam podcast CURHAT BANG yang dipandu Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu. Episode yang tayang pada 2 Juli 2026 itu membahas berbagai isu, mulai dari kondisi APBN, Bea Cukai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Baca juga: Pemkab Samosir Terima Hibah Tiga Dermaga dari Kementerian Perhubungan

Namun, satu bagian diskusi justru menjadi perhatian publik. Saat Denny Sumargo menanyakan soal penggunaan uang pajak untuk mendukung program pemerintah, termasuk Kopdes, jawaban Purbaya kemudian menuai reaksi.

Baca juga: Kodim 0205/TK Rampungkan Pembangunan Jembatan Beton di Desa Tanjung Beringin

Mahfud MD menilai pertanyaan Denny bukan sekadar pertanyaan pribadi seorang podcaster. Menurutnya, posisi Denny dalam konteks tersebut mewakili masyarakat yang selama ini membayar pajak kepada negara.

Baca juga: Bakti TNI Rehab SMPN 3 Lolomatua Berlanjut, Wujud Dukungan bagi Pendidikan di Nias Selatan

“Agaknya kurang tepat ketika ditanya tentang penggunaan uang pajak untuk Kopdes oleh Densu,” tulis Mahfud melalui akun X miliknya pada Senin, 6 Juli 2026.

Mahfud kemudian menyoroti respons Purbaya yang dianggapnya kurang mencerminkan sikap seorang pejabat publik. Ia mengutip kembali jawaban yang menurutnya menjadi perhatian masyarakat.

“Menkeu Purbaya menjawab dengan songong, ‘Apa Anda bos saya?’” ujar Mahfud sambil mengutip pernyataan tersebut.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, pejabat negara perlu memahami bahwa setiap pertanyaan terkait uang negara memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik. Sebab, dana pajak berasal dari kontribusi masyarakat yang kemudian dikelola pemerintah untuk berbagai program.

“Densu itu mewakili pembayar pajak,” tegas Mahfud.

Dalam podcast tersebut, Purbaya memang tidak hanya membahas soal Kopdes. Ia juga menjelaskan sejumlah isu besar pemerintahan, termasuk kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, hingga program prioritas pemerintah.

Namun, dari seluruh pembahasan yang berlangsung, bagian mengenai pertanyaan pajak dan pendanaan Kopdes menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan. Cuplikan percakapan tersebut menyebar di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari warganet.

Perdebatan ini kembali membuka diskusi lama mengenai pentingnya transparansi penggunaan anggaran negara. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan menentukan prioritas program, tetapi di sisi lain masyarakat sebagai pembayar pajak juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan.

Pada akhirnya, satu pertanyaan sederhana dari sebuah podcast kembali mengingatkan bahwa urusan pajak bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan, tetapi juga soal kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

(Wy/Red)

Bagikan: