Adikarya Parlemen

Baca juga: Legislatif Jabar Dukung Perpres Tentang LGBTQ Sebagai Ancaman Negara

Bandung -- Kondisi permukiman yang secara teknis diimplementasikan dalam pembangunan fisik rumah yang layak dan sehat saat ini menjadi kebutuhan dasar yang dipenuhi.

Baca juga: DPRD Jawa Barat Dorong Optimalisasi BUMD Jawa Barat

Ketersediaan rumah yang layak itu merupakan salah satu indikator kesejahteraan bagi rakyat. Pihak legislatif Jabar berharap pembangunan rumah bagi rakyat yang layak harus terus dilanjutkan.

Baca juga: Anggaran PORPROV XV 2026 Perlu Ada Penambahan

Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Baca juga: Antisipasi Bencana Kekeringan Butuhkan Partisipasi Berbagai Pihak

Prasetyawati yang juga anggota Komisi 4 DPRD Jabar dalam keterangannya  beberapa Kabupaten di Jabar sudah menunjukkan keseriusannya untuk memberikan dukungan pada keberlanjytan program pembangunan rumah bagi rakyat.

kabupaten tersebut, saat ini  sudah sukses mengembangkan konsep Desa Mandiri Permukiman dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan rumah dan infrastruktur dasar.

Program ini patut diapresiasi. Harapan selanjutnya program ini harus diperluas dan didukung dengan anggaran yang memadai.

Salah satu isu pelik dalam sektor permukiman jelas Prasetyawati adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk pembangunan hunian rakyat.

Akibat hal itu , salah satunya menyebabkan maraknya praktik spekulasi tanah yang dilakukan oleh pengembang besar maupun individu yang membeli lahan dalam jumlah besar hanya untuk dijual kembali dengan harga tinggi.

Selain itu tantangan lain yang dihadapi adanya krisis lahan karena lahan-lahan produktif dikuasai segelintir orang. Hal ini menyebabkan harga tanah melonjak dan tidak terjangkau oleh masyarakat kecil.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut pihak legislatif Jabar mendorong Pemerintah Provinsi untuk membuat kebijakan yang membatasi praktik spekulasi tanah dan memberikan insentif bagi pembangunan rumah rakyat.
Jika perlu, kita buat bank tanah provinsi yang khusus menyediakan lahan untuk program perumahan rakyat.

Urusan permukiman bukan semata persoalan teknis, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup layak. “Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga. Maka kita tidak boleh main-main dalam menyusun kebijakan di sektor ini.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan media, untuk turut mengawal pembangunan permukiman yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Jawa Barat diharapkan bukan hanya tumbuh sebagai Provinsi maju secara ekonomi, tapi juga menjadi tempat hidup yang manusiawi bagi semua warganya.

Pemprov Jabar, juga harus mengalokasikan anggaran untuk program penataan rumah tidak layak huni ( rutilahu) Seva signifikan.

Program rutilahu ini, ujar Prasetyawati harus menjadi perhatian untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman .(Adv)

Bagikan: