Adikarya Parlemen

Baca juga: Cegah TPPO Pengawasan Regulasi P3MI Asal Jabar Harus Diperketat

Bandung -  Kondisi saat ini, sebagian besar wilayah di Indonesia, juga salah satunya Jabar tengah memasuki kemarau panjang. Kondisi ini,  berupa dampak yang ditimbulkannya berupa kekeringan lahan produktif pertanian serta berkurangnya pasokan air harus diantisipasi.

Baca juga: Kualitas Infrastruktur Harus Jadi Perhatian

Kondisi saat ini, berbagai daerah di Jabar tengah memasuki musim kemarau panjang. Dampak yang harus diwaspadai kekeringan di lahan produktif pertanian dan berkurangnya pasokan air .

Baca juga: Masyarakat Indramayu Sampaikan Beberapa Aspirasi

Keadaan tersebut, sudah terjadi wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pada awal Juli 2026, kekeringan terjadi di Kecamatan Citeureup, Kecamatan Nanggung, Babakan Madang, Jasinga, Tenjo, Cariu, Ciampea, dan Cigudeg.
Kondisi faktual tersebut, harus dicarikan solusinya.

Baca juga: Misi Mengubah Kandang Banteng Menjadi Kandang Gajah

Solusi tersebut sifatnya multi aspek dan dibutuhkan dukungan dari berbagi pihak, yang meliputi Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Hal ini, Ketua  Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan solusi dari Pemerintah Provinsi Jabar sudah disiapkan dari berbagai aspek. Dukungan regulasi itu nampak dari diterbitkan 
Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 1404l/PB.02/BPBD/ , surat itu diterbitkan pada 1 Juli 2026.

* Terbitnya regulasi itu merupakan langkah maju dalam rangka percepatan penanganan kekeringan dengan regulasi itu para Kepala Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk mencegah dampak Kekeringan " ungkap  Prasetyawati".

Prasetyawati,  yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor dalam keterangannya mengatakan dampak kemarau panjang yang  kerap terjadi  di daerah adalah berkurangnya pasokan air bersih.

Kondisi itu , mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.

Solusi yang harus disiapkan infrastruktur di daerah diantaranya infrastruktur pengairan berupa irigasi yang idealnya harus merata bisa melayani kebutuhan air ke seluruh pelosok desa.

Infrastruktur lainnya keberadaan infrastruktur pengairan yang dapat berfungsi menampung cadangan air ketika musim kemarau panjang salah satunya situ.

Pihak legislatif Jabar berharap, program revitalisasi Situ yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jabar harus dapat difungsikan untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau panjang.

Prasetyawati, yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar dalam keterangannya mengatakan dari sisi dukungan infrastruktur untuk mencegah dampak Kekeringan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten harus menyiapkan program antara lain pipanisasi, pemeliharaan jaringan irigasi dan normalisasi saluran air.

Harapan pihak legislatif Jabar, di awali dengan regulasi yaitu Surat Edaran Gubernur yang menghimbau agar seluruh daerah di Jabar menyiapkan langkah antisipasi dampak Kekeringan dapat meningkatkan pengawasan , salah satunya pengawasan berfungsinya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencegah bencana kekeringan.

Selanjutnya, untuk penanganan jangka panjang, koordinasi antar pemerintah untuk menyikapi dampak Kekeringan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air guna menjamin ketepatan waktu, kualitas pekerjaan dan efektivitas anggaran.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan melihat kejadian di tahun -tahun sebelumnya masyarakat di beberapa desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Bantuan yang dibutuhkan, fasilitasi pasokan air. Partisipasi yang dibutuhkan adalah bantuan tangki air.

Bantuan itu bisa juga diberikan oleh kalangan dunia usaha, baik BUMN, BUMD dan juga BUMD. Bantuan itu bisa bersumber dari dana CSR, ujar Prasetyawati (adv)

Bagikan: