ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Barat Sampaikan Kritisi Ranperda P2APBD 2025

BANDUNG, – Penguatan Pembangunan Infrastruktur di era Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sudah mulai diimplementasikan mulai tahun 2025...

Baca juga: Nunung Nurasiah Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Kolaborasi Seluruh Pihak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat , pada kurun waktu tersebut, mulai menyelesaikan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi secara tuntas, tidak parsial.

Baca juga: Kang Edwin Senjaya Dorong UP2K PKK Jadi Motor Penggerak Ekonomi Akar Rumput

Pola pembangunan infrastruktur tersebut, tentunya banyak memberikan manfaat yaitu mendukung kelancaran konektivitas, distribusi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: DPD NasDem Kabupaten Bandung Terima Kunjungan Bawaslu, Jadi Partai Pertama Yang Terima Kunjungan dan Bahas Pemutakhiran Data Kepengurus


Kualitas jalan menjadi salah satu cermin keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk kenyaman layanan akses transportasi warga.

Pembangunan infrastruktur tersebut, khususnya yang belum selesai siap  dilanjutkan pada tahun 2026.

Penguatan kualitas pembangunan infrastruktur tersebut harus diapresiasi " ungkap 
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan  jalan salah satunya 
jalan provinsi merupakan urat nadi pergerakan ekonomi.  Jadi sangatlah realistis jika pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas.

Pihak DPRD Jabar, dengan pertimbangan hal itu mendukung sepenuhnya di tahun 2026 pembangunan infrastruktur untuk terus dilanjutkan.

Di tahun 2026, keberlanjutan pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada 
peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalur strategis baru serta percepatan penanganan jalan rusak,

Prasetyawati dalam keterangannya mengatakan kondisi jalan di Jawa Barat tidak hanya berdampak pada kenyamanan mobilitas masyarakat, tetapi juga berhubungan langsung dengan biaya logistik dan daya saing ekonomi.

Jabar , dengan luas wilayah mencapai lebih dari 35 ribu kilometer persegi dan penduduk lebih dari 50 juta jiwa, tentunya membutuhkan infrastruktur jalan yang terintegrasi.

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, pusat industri, dan lumbung pangan. Semua aktivitas ekonomi itu sangat bergantung pada kelancaran transportasi darat.

" oleh karena itu, pembangunan jalan provinsi yang tuntas dan berkualitas menjadi keharusan,”  kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan berdasarkan data yang dihimpun saat ini terdapat lebih dari 2.300 kilometer jalan provinsi yang harus terus dirawat dan ditingkatkan kualitasnya.

Sejumlah ruas jalan masih mengalami kerusakan, terutama akibat tingginya intensitas kendaraan berat serta kondisi cuaca ekstrem.

Gubernur Jabar, saat ini telah menunjukkan keseriusan yaitu dengan ditetapkannya pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas. Kebijakan ini berimbas pada kenaikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan pembangunan infrastruktur jalan untuk tataran teknisnya itu dilaksanakan 
secara menyeluruh .

Pembangunan jalan dengan pola ini, akan memberikan manfaat yaitu terbangunnya jalan yang berkualitas sehingga umur jalan juga akan bertahan lebih lama.

Pembangunan jalan yang berkualitas sambung Prasetyawati harus dilakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan tersebut harus difokuskan pada seluruh aspek mulai dari kualitas material, metode pengerjaan, hingga transparansi penggunaan anggaran.

Langkah pengawasan tersebut  sangat penting agar pembangunan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar proyek yang cepat rusak.

Sejumlah program prioritas pembangunan jalan juga diarahkan ke kawasan strategis ekonomi dan daerah tertinggal. Misalnya, peningkatan akses jalan menuju kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, serta penguatan jalur penghubung antardaerah di wilayah Priangan Timur dan Pantura.

“Kita mendorong agar pembangunan jalan tidak hanya fokus di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan dan pelosok. Ada daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian, padahal akses jalan sangat menentukan harga jual hasil pertanian dan komoditas lokal,” kata Prasetyawati.

“Pihak  DPRD Jabar berkomitmen mendukung penuh program Gubernur Jabar sepanjang itu berpihak kepada kepentingan rakyat" jelas Prasetyawati.

Anggaran yang kami setujui sambung Prasetyawati harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan jalan, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif,.

DPRD Jabar juga aktif melakukan monitoring lapangan. Hasil temuan di lapangan menjadi masukan penting untuk penyempurnaan program pembangunan berikutnya.

Masyarakat Jawa Barat sendiri,  menaruh harapan besar pada pembangunan jalan provinsi. Berbagai aspirasi yang masuk ke DPRD hampir selalu menyinggung kondisi infrastruktur jalan. Jalan rusak tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Karena itu, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas" ujar Prasetyawati.(Adv)

Bagikan: