SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus berupaya mempercepat pemulihan aktivitas perekonomian masyarakat pasca kebakaran Pasar Inpres Serbalawan melalui optimalisasi pemanfaatan lokasi relokasi sementara bagi para pedagang terdampak.

Baca juga: Jumlah Mahasiswa KKN UNIMED di Samosir Meningkat, Wabup Terima 2.372 Mahasiswa yang Disebar di 59 Desa

Sebagai tindak lanjut dari arahan Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para pedagang korban kebakaran dan sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Harungguan Kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).

Baca juga: Wakil Bupati Samosir Apresiasi Pesta Bolon Sagala Raja, Wujud Persatuan dan Pelestarian Budaya

Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan pemanfaatan bangunan relokasi yang telah dibangun Pemkab Simalungun bagi para pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Inpres Serbalawan pada 18 Agustus 2025 lalu.

Baca juga: Bupati Samosir Jamu Wagub Papua Selatan, Rajut Kolaborasi Budaya dari Samosir untuk Indonesia

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, SE, dan dihadiri oleh Kapolsek Dolok Batu Nanggar IPTU Rido Valentino Pakpahan, perwakilan Koramil, Lurah Serbalawan, perwakilan pedagang korban kebakaran, serta pengurus APPSI Kabupaten Simalungun yang diwakili oleh Darma Saragih.

Baca juga: Dukung program "UMKM Sumut Berkah", Bupati Samosir Vandico Gultom hadiri pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara tahun 2026

Dalam kesempatan tersebut, Camat Dolok Batu Nanggar menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan para pedagang dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan.

"Atas arahan Bapak Bupati Simalungun, Pemerintah Kecamatan berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para pedagang agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik," tegasnya.

Sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap pemulihan usaha masyarakat, biaya pemakaian listrik selama tiga bulan pertama akan ditanggung oleh Pemerintah Kecamatan.

Dukungan terhadap percepatan pemulihan ekonomi pedagang juga disampaikan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun. Mewakili organisasi tersebut, Darma Saragih menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kawasan relokasi.

«"Kami akan menempatkan petugas keamanan selama 24 jam, baik siang maupun malam, guna memastikan para pedagang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan aman dan nyaman," ungkap Darma.»

Sementara itu, salah seorang perwakilan pedagang korban kebakaran, M. Sazilli Bakkah, menyampaikan bahwa hingga saat ini sebagian pedagang masih mengalami kendala untuk kembali berjualan.

"Modal usaha kami telah habis karena seluruh barang dagangan terbakar. Selain itu, kondisi bangunan relokasi masih memerlukan beberapa penyesuaian, terutama terkait sirkulasi udara dan tata letak kios. Jika kami harus melakukan perbaikan secara mandiri, tentu membutuhkan tambahan modal," jelasnya.»

Melalui musyawarah yang berlangsung secara terbuka dan penuh semangat kebersamaan, seluruh peserta rapat menyepakati sejumlah keputusan strategis sebagai langkah percepatan pemanfaatan lokasi relokasi sementara.

Adapun beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut antara lain:

1. Pedagang diberikan waktu selama dua minggu, terhitung mulai tanggal 6 Juli hingga 19 Juli 2026, untuk mulai menempati kios yang telah dialokasikan.

2. Kios yang tidak ditempati hingga batas waktu yang ditentukan akan dialihkan kepada pedagang lain yang siap memanfaatkan tempat usaha tersebut.

3. Pedagang diperbolehkan melakukan penyesuaian bentuk dan tata letak kios sesuai kebutuhan usaha, dengan tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

4. Pedagang yang akan mulai beroperasi diwajibkan membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk memanfaatkan dan menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

5. Pembukaan sebagian dinding luar dan lorong bangunan dimungkinkan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan pencahayaan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan konstruksi dan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan.

6. Pemerintah akan menerbitkan Kartu Induk Berjualan (KIB) bagi pedagang yang aktif menempati kios relokasi sebagai bagian dari penataan administrasi dan basis data pengembangan pasar permanen di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap hasil kesepakatan tersebut dapat menjadi solusi terbaik dalam mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan masyarakat pascakebakaran Pasar Inpres Serbalawan.

Melalui pemanfaatan kios relokasi yang telah disiapkan pemerintah, roda perekonomian masyarakat diharapkan dapat kembali bergerak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan masyarakat sekitar.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih untuk terus hadir bersama masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi daerah, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.(Harianto Girsang)

Bagikan: