JAKARTA -- Pintu besi itu terkunci rapat. Cat dindingnya mulai kusam, rumput liar tumbuh menutup halaman, dan tidak ada suara aktivitas memasak dari dalam bangunan yang tercatat sebagai salah satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.

Baca juga: Gus Rozin Berdiri di Persimpangan Reformasi Pesantren: Antara Pengakuan Kekerasan, Tuntutan Negara, dan Bayang-Bayang Kepercayaan Publik

Di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Mertasinga, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bangunan yang seharusnya menjadi pusat produksi makanan bagi anak-anak sekolah justru tampak seperti ruang yang ditinggalkan. Tidak ada pekerja yang menyiapkan bahan makanan, tidak ada kendaraan distribusi yang keluar masuk, dan tidak ada tanda-tanda dapur yang melayani ribuan penerima manfaat.

Baca juga: Ekonomi Tumbuh, Tapi Mengapa Dompet Terasa Makin Tipis?

Bangunan itu hanya satu dari puluhan titik yang kemudian diperiksa pemerintah daerah bersama tim investigasi. Dari ratusan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat dalam sistem, sebagian ditemukan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baca juga: Dikasihi, Dipanggil, dan Diutus: Tiga Langkah Hidup yang Mengubah Cara Kita Memandang Diri dan Sesama

Temuan paling mengejutkan datang dari Cilacap. Pemerintah daerah menyebut sekitar 100 titik SPPG yang terdaftar diduga tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk menjalankan program MBG.

Baca juga: Korupsi MBG Mengguncang Kepercayaan Publik, Mampukah Program Andalan Prabowo Diselamatkan?

Beberapa titik bahkan berada di lokasi yang sulit dibayangkan sebagai dapur pelayanan makanan. Ada yang disebut berada di tengah hutan, persawahan, hingga area pemakaman.

Temuan itu tidak sekadar memunculkan persoalan administratif. Ia membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sebuah titik pelayanan yang belum berdiri dapat masuk dalam sistem program nasional dan berpotensi memperoleh dukungan pembiayaan?

Program MBG merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah dengan anggaran besar. Skala program yang luas membuat kebutuhan akan kecepatan menjadi sangat tinggi, tetapi kecepatan tanpa pengawasan yang ketat dapat menciptakan ruang bagi penyimpangan.

Di titik inilah persoalan tata kelola mulai terlihat.

Sistem yang dirancang untuk mempercepat pembentukan dapur justru menghadapi risiko ketika proses verifikasi tidak berjalan sebanding dengan laju pendaftaran. Sebuah nama, alamat, dan dokumen dapat lebih cepat masuk ke dalam sistem dibandingkan pemeriksaan fisik di lapangan.

Dalam kondisi seperti itu, celah administrasi dapat berubah menjadi celah ekonomi.

Salah satu bagian yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi SPPG. Sebelum dievaluasi, setiap dapur memperoleh insentif dengan nilai yang sama, sekitar Rp6 juta per hari.

Masalahnya, jumlah penerima manfaat setiap dapur berbeda-beda. Ada dapur yang melayani ratusan penerima, tetapi ada pula yang melayani ribuan orang dengan kebutuhan operasional jauh lebih besar.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian menyatakan skema tersebut perlu dikaji ulang karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Bagi sistem pengawasan, pola insentif yang seragam memiliki risiko tersendiri. Ketika nilai bantuan tidak sepenuhnya terkait dengan kinerja dan jumlah layanan, ruang manipulasi menjadi lebih terbuka.

Dapur yang aktif dan dapur yang hanya tercatat di atas kertas dapat berada dalam jalur pendanaan yang sama apabila proses pemeriksaan tidak berjalan kuat.

Kasus Cilacap kemudian menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melihat kemungkinan persoalan yang lebih luas. Kejaksaan Agung menyatakan temuan tersebut akan menjadi informasi tambahan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG.

Penyidik juga berencana meminta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pengelolaan program, termasuk mereka yang terkait dengan perkara yang telah berjalan.

Namun, di tengah penyidikan tersebut, terdapat satu pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar mencari siapa yang salah: apakah persoalan ini hanya ulah individu yang memanfaatkan celah, atau merupakan akibat dari desain sistem yang sejak awal terlalu longgar?

Sebab, program besar dengan anggaran besar selalu menghadapi godaan yang sama. Semakin besar aliran dana, semakin besar pula peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dari kelemahan pengawasan.

Dalam berbagai proyek pemerintah, kebocoran anggaran sering kali tidak muncul dalam bentuk pencurian langsung. Ia dapat hadir melalui dokumen yang dimanipulasi, layanan yang dikurangi, titik pelayanan yang tidak pernah beroperasi, atau biaya yang tidak sebanding dengan hasil.

Pada kasus MBG, risiko terbesar bukan hanya hilangnya uang negara. Risiko lainnya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak.

Setiap rupiah yang keluar untuk dapur fiktif berarti ada sumber daya yang berkurang untuk makanan yang seharusnya diterima siswa. Setiap titik yang hanya hidup di dalam sistem berarti ada kemungkinan satu kelompok penerima manfaat kehilangan pelayanan yang dijanjikan.

Program pangan publik memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan proyek infrastruktur biasa. Keterlambatan atau kegagalan distribusi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, pengawasan MBG tidak dapat berhenti pada pemeriksaan dokumen. Negara perlu memastikan bahwa dapur benar-benar ada, makanan benar-benar diproduksi, standar gizi benar-benar terpenuhi, dan penerima manfaat benar-benar menerima layanan.

Kasus Cilacap menjadi alarm awal.

Belum ada kesimpulan bahwa seluruh jaringan SPPG bermasalah. Temuan di satu daerah juga belum otomatis menggambarkan kondisi nasional.

Tetapi skala temuan tersebut cukup besar untuk menuntut pemeriksaan yang lebih serius. Ketika puluhan titik yang tercatat ternyata tidak memiliki aktivitas nyata, persoalannya tidak lagi dapat dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa.

Di balik program yang bertujuan memperbaiki gizi jutaan anak, terdapat pertarungan antara kecepatan politik dan disiplin tata kelola.

Pemerintah ingin program berjalan cepat. Publik ingin manfaatnya segera terasa. Namun, semakin besar ambisi sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.

Sebab kegagalan terbesar sebuah program nasional bukan hanya ketika targetnya tidak tercapai. Kegagalan paling berbahaya terjadi ketika sistem terlihat berjalan, tetapi sebagian manfaatnya berhenti di tengah jalan sebelum sampai kepada mereka yang membutuhkan.

(Wy/Red)

Bagikan: