JAKARTA -- Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 9 Juli 2026, dengan agenda pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Baca juga: Kejari Halmahera Tengah Geledah Tiga Kantor Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Islamic Center Tahun 2022

Sidang ini menjadi salah satu titik paling menentukan dalam perkara yang menyeret nama Jokowi ke ruang pengadilan. Di hadapan majelis hakim, kubu terdakwa berupaya membongkar dasar hukum dakwaan yang disebut mereka lemah dan tidak tepat sasaran.

Baca juga: Polisi Ringkus 2 Mahasiswa Edarkan Ganja di Lingkungan Masyarakat, 260 Gram Ganja Disita

Dokter Tifa datang dengan sikap menolak berdamai. Ia memilih melawan dakwaan lewat nota perlawanan yang disiapkan setebal 37 halaman bersama tim kuasa hukumnya.

Baca juga: Di Balik Karung: Bisik-bisik Timah dan Hukum

Sikap itu menunjukkan bahwa perkara ini tidak akan selesai melalui pendekatan damai. Bagi kubu terdakwa, inti persoalan bukan sekadar pernyataan di media sosial, melainkan apakah tuduhan yang diarahkan kepada mereka memang memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Baca juga: Ketika Pengemudi Ojol Disebut Pengusaha Mikro: Siapa yang Sebenarnya Mendapat Untung?

Dalam pernyataannya setelah sidang, Tifa menilai surat dakwaan jaksa mengandung kelemahan mendasar. Ia menyebut ada kekeliruan pada objek perkara dan pada pihak yang didakwakan, sehingga menurutnya sidang tidak layak dilanjutkan dalam bentuk dakwaan yang ada sekarang.

Salah satu pokok keberatan yang diajukan adalah dugaan bahwa jaksa salah menempatkan objek persoalan. Kubu Tifa berargumen bahwa penelitian yang mereka lakukan selama ini berkaitan dengan dokumen digital yang beredar di ruang publik, bukan dengan dokumen asli yang diklaim Jokowi.

Di titik itulah eksepsi menjadi penting. Melalui nota perlawanan, terdakwa ingin meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaan tidak memenuhi syarat formal maupun materiil untuk diteruskan ke tahap pembuktian.

Dari pihak penuntut, perkara ini dipandang berbeda. Jaksa menilai unggahan dan pernyataan yang disebarkan melalui media sosial telah membentuk persepsi publik bahwa ijazah Jokowi palsu, sehingga unsur pencemaran nama baik dan fitnah dianggap terpenuhi.

Dalam dakwaan, jaksa juga mengaitkan perkara ini dengan dampak yang dirasakan Jokowi secara personal maupun publik. Nama baiknya disebut tercemar karena tuduhan tersebut beredar luas dan menimbulkan kerugian immateriil.

Sebelum sidang eksepsi digelar, majelis hakim sempat menawarkan jalan restorative justice. Tawaran itu muncul karena ancaman pidana dalam surat dakwaan berada di bawah lima tahun, namun opsi tersebut ditolak oleh Dokter Tifa.

Penolakan itu mempertegas bahwa proses hukum akan ditempuh secara penuh. Kubu terdakwa tampaknya memilih pertarungan argumentatif di depan hakim daripada penyelesaian di luar pengadilan.

Kehadiran Roy Suryo sebagai terdakwa dalam berkas terpisah juga menambah bobot perhatian publik terhadap perkara ini. Ia terlihat mendampingi Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menandakan bahwa polemik ijazah Jokowi masih bergerak dalam satu rangkaian perkara yang saling berkelindan.

Kasus ini sejak awal memang memantik perdebatan luas. Di satu sisi, pendukung Jokowi menilai tuduhan terhadap ijazahnya telah melewati batas kritik dan masuk ranah fitnah. Di sisi lain, pihak terdakwa mengklaim sedang menjalankan kajian dan penelitian atas dokumen yang sudah beredar di ruang digital.

Perbedaan tafsir itu sekarang diuji di ruang sidang. Eksepsi menjadi momen untuk menentukan apakah dakwaan jaksa cukup kuat untuk dibawa ke pemeriksaan saksi atau justru harus dikoreksi sejak awal.

Bagi publik, persidangan ini bukan sekadar sengketa personal antara Jokowi dan para terdakwa. Perkara ini juga menyentuh isu yang lebih besar, yakni batas antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab atas informasi di media sosial, dan perlindungan terhadap nama baik seseorang.

Jika hakim menerima eksepsi, arah perkara dapat berubah cukup signifikan. Jika ditolak, sidang akan masuk ke fase pembuktian yang berpotensi membuka lebih banyak fakta dan memperpanjang sorotan terhadap perkara yang sudah telanjur menjadi konsumsi publik nasional.

(Wy/Red)

Bagikan: