JAKARTA -- Ketegangan di ruang sidang perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menguat setelah dua terdakwa, Roy Suryo dan dr. Tifa, menyoroti langsung kehadiran Jokowi dalam proses persidangan.

Baca juga: Generasi yang Memilih Tidak Terlihat

Perdebatan itu muncul di tengah agenda persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan sorotan publik yang terus meningkat.

Baca juga: Prof. Asep Mulyana Hadiri Reuni Akbar Adhyaksa 696, Kenang Perjalanan 30 Tahun Mengabdi untuk Kejaksaan

Dalam pernyataannya di sebuah program televisi pada Rabu, 1 Juli 2026, Roy Suryo menegaskan bahwa Jokowi seharusnya hadir secara langsung di persidangan, bukan melalui sambungan daring.

Baca juga: Kasus MBG Melebar, Polisi Aktif di BGN Ikut Jadi Tersangka

Ia menilai kehadiran fisik diperlukan agar proses pembuktian berjalan lebih terang di hadapan majelis hakim.

Baca juga: Doktif Mengawal Sidang Richard Lee, Eksepsi Ditolak dan Kasus Masuk Fase Panas

Roy juga menyebut jadwal persidangan memungkinkan Jokowi untuk hadir karena agenda perkara disebut tidak berlangsung bersamaan.

Pernyataan itu kemudian memperkuat sorotan publik terhadap dinamika pembuktian dalam perkara yang menyeret dirinya bersama dr. Tifa.

Di sisi lain, muncul pula pernyataan dari pihak lain yang menyinggung potensi konsekuensi hukum jika Jokowi tidak hadir atau jika bukti ijazah asli tidak ditampilkan di persidangan.

Hal tersebut menjadi bagian dari spekulasi yang berkembang di ruang publik seiring berjalannya proses hukum.

Nama Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi pusat perhatian sejak perkara ini mulai disidangkan di PN Jakarta Timur.

Keduanya menjalani proses hukum terkait tudingan yang menyangkut ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam perkembangan lain, terdapat pernyataan yang menyebut kemungkinan hukuman berat dalam situasi tertentu apabila saksi kunci tidak hadir di persidangan.

Namun, pernyataan tersebut muncul sebagai bagian dari pandangan atau prediksi yang berkembang, bukan keputusan pengadilan.

Sidang sendiri masih berjalan dengan agenda yang terus berlanjut dan menjadi perhatian luas publik, terutama karena melibatkan figur nasional serta isu yang sensitif di ruang politik dan hukum.

Perdebatan mengenai kehadiran langsung Jokowi maupun pembuktian dokumen masih menjadi titik sorot utama dalam perkara ini.

(Wy/Red)

Bagikan: