BOGOR -- Penyidikan dugaan penyimpangan dalam pengadaan kendaraan listrik untuk mendukung distribusi program Makanan Bergizi (MBG) terus bergulir. Pada Rabu, 17 Juni 2026, aparat penegak hukum melakukan penyegelan sejumlah gudang penyimpanan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, guna mengamankan dan menghitung unit barang yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut.

Baca juga: Kejagung Pulihkan Aset Eddy Tansil Rp82,6 Miliar, Jejak Buron 30 Tahun Kembali Terkuak

Langkah penyegelan ini dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya inventarisasi barang bukti dan penelusuran struktur pengadaan yang disebut mencapai puluhan ribu unit kendaraan listrik.

Baca juga: TPPU Mengintai Kasus MBG, Kejagung Kejar Aliran Dana ke Pejabat BGN dan Swasta

Dari informasi yang dihimpun dalam proses penyidikan, gudang yang disegel berisi kendaraan yang belum sepenuhnya terdistribusi ke lapangan. Aparat juga disebut tengah menyiapkan langkah serupa di lokasi lain yang diduga menyimpan unit dari proyek yang sama, termasuk di wilayah Jakarta Barat.

Baca juga: Kejagung Panggil Eks Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya, Pemeriksaan Dugaan Korupsi MBG Didalami

Sumber internal penegakan hukum menyebutkan bahwa fokus utama penyidikan saat ini mencakup dugaan penggelembungan harga, ketidaksesuaian mekanisme pengadaan, serta dugaan keterlibatan pihak ketiga yang belum memenuhi kualifikasi administrasi sebagai vendor.

Baca juga: Kajati Jabar Lantik Kajari Kabupaten Sukabumi Dan Koordinator Kejati Jabar

Nilai pengadaan dalam proyek ini dilaporkan berada pada kisaran ratusan miliar hingga lebih dari satu triliun rupiah, tergantung skema kontrak dan komponen pengadaan yang dihitung. Namun demikian, hingga saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh penyidik.

Sejumlah nama yang sebelumnya dikaitkan dalam proses ini masih berada pada tahap pendalaman keterangan. Aparat belum menetapkan putusan akhir terkait status hukum pihak-pihak tersebut, dan seluruhnya masih dalam kategori pihak yang diperiksa atau didalami keterangannya dalam rangka pengumpulan alat bukti.

Dalam praktiknya, pola pengadaan yang tengah diselidiki ini menimbulkan sorotan karena melibatkan barang dengan nilai tinggi dan jumlah besar, namun sebagian unit ditemukan dalam kondisi tersimpan di gudang tanpa distribusi optimal. Kondisi ini menjadi salah satu titik perhatian penyidik dalam menilai efektivitas pelaksanaan proyek.

Di lapangan, proses penyegelan gudang dilakukan secara bertahap untuk memastikan tidak adanya pergeseran atau penghilangan barang yang berpotensi menjadi bagian dari barang bukti. Langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya audit fisik terhadap realisasi pengadaan.

Dari sisi kebijakan publik, program MBG sendiri merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah, balita, dan kelompok rentan. Namun, dalam implementasinya, pengadaan sarana pendukung seperti kendaraan distribusi kini menjadi sorotan akibat dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Sejumlah pengamat tata kelola anggaran menilai bahwa kasus ini memperlihatkan kembali tantangan klasik dalam proyek berskala besar, yakni lemahnya kontrol terhadap rantai pengadaan, mulai dari perencanaan, penunjukan vendor, hingga distribusi barang.

Mereka juga menyoroti bahwa pola pengadaan dengan nilai besar dan melibatkan banyak pihak kerap membuka ruang ketidaktertiban administratif, terutama jika pengawasan tidak berjalan secara ketat dan berlapis.

Hingga berita ini disusun, Kejaksaan Agung masih melanjutkan proses penyidikan dengan fokus pada pelacakan aliran dana, struktur kontrak, serta potensi keterlibatan pihak lain dalam pengadaan tersebut.

Pihak-pihak yang disebut dalam proses penyidikan belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait perkembangan kasus ini. Seluruh proses masih berada dalam tahap penyelidikan dan belum memasuki putusan hukum yang berkekuatan tetap.

(Wy/Red)

Bagikan: