CIREBON -- Body shaming DPRD Cirebon yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, berawal dari sebuah aksi demonstrasi yang pada mulanya berlangsung seperti biasa, namun berubah cepat menjadi perbincangan luas setelah komentar di media sosial memicu gelombang kritik publik.

Baca juga: Pangdam III/Slw Ajak Umat Islam Tingkatkan Keimanan Dan Kepedulian Sosial Di Tahun Baru Islam 1448 H

Peristiwa itu terjadi di depan kantor DPRD Cirebon, Senin, 15 Juni 2026, di tengah siang yang panas dan kerumunan massa aksi yang menolak Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Baca juga: BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, Perkuat Jakarta sebagai Destinasi Wisata Olahraga Kelas Dunia

Dilansir dari pemberitaan Radar Cirebon dan Kompas.com, aksi tersebut diikuti aliansi mahasiswa serta warga yang membawa isu soal prioritas anggaran dan kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah kerumunan itu, seorang ibu rumah tangga yang dikenal sebagai Mak Denok atau Made Nok tampil sebagai orator utama, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan MBG yang dinilai belum menyentuh persoalan ekonomi sehari-hari warga kecil.

Baca juga: Token Listrik Disebut Lebih Boros? Ini Fakta yang Sering Disalahpahami Banyak Orang

Dalam orasinya, Mak Denok menyinggung biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan tekanan ekonomi keluarga yang masih berat. Ia menilai kebijakan MBG belum menjadi jawaban atas kebutuhan paling mendesak sebagian masyarakat.

Baca juga: Kota Medan Kian Kondusif, Kapolrestabes Terima Penghargaan dari MUI

Namun situasi mulai bergeser ketika video orasi tersebut menyebar di media sosial pada hari yang sama.

Masih pada Senin malam, 15 Juni 2026, ruang digital mendadak memanas setelah muncul komentar dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, pada unggahan video yang beredar di akun media lokal. Dalam hitungan jam, komentar itu berubah menjadi pusat perhatian dan memicu reaksi keras publik.

Komentar yang dikutip dari Tribunnews dan iNews itu berbunyi, “Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????, udah GEMBROT!!!”

Ungkapan tersebut memicu kritik luas karena dinilai merendahkan kondisi fisik seseorang, terlebih datang dari pejabat publik yang sedang berada dalam sorotan terkait respons terhadap aspirasi warga.

Pada Selasa pagi, 16 Juni 2026, tekanan publik meningkat tajam. Tagar dan komentar kecaman terhadap Body shaming DPRD Cirebon menyebar di berbagai platform media sosial, memperluas diskusi hingga ke ranah nasional.

Dalam situasi yang semakin tertekan, Nana Kencanawati kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada hari yang sama. Dilansir dari Kompas.com, ia mengakui bahwa komentarnya tidak tepat dan menyebutnya sebagai kesalahan pribadi, bukan sikap resmi lembaga DPRD Kabupaten Cirebon maupun Partai Gerindra.

Permintaan maaf tersebut juga ditujukan kepada Mak Denok, keluarga yang bersangkutan, serta masyarakat luas di Cirebon. Namun hingga Rabu, 17 Juni 2026, belum ada keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Cirebon terkait kemungkinan langkah etik atau tindak lanjut kelembagaan atas kasus ini.

Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi latar belakang aksi tetap berjalan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan kelompok rentan, meski di sejumlah daerah, termasuk Cirebon, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan soal prioritas anggaran dan kebutuhan dasar masyarakat.

Sejumlah pengamat politik lokal yang dikutip dari media nasional menilai kasus ini memperlihatkan dua hal yang saling berkaitan. Pertama, meningkatnya risiko komunikasi pejabat publik di era media sosial yang serba cepat. Kedua, bagaimana isu kebijakan publik dapat berubah menjadi konflik personal dalam waktu singkat ketika masuk ke ruang digital.

Hingga saat ini, Mak Denok belum memberikan pernyataan panjang terkait dampak lanjutan dari peristiwa tersebut. Sementara diskusi publik masih terus berlangsung, terutama menyangkut batas etika pejabat dalam merespons kritik warga di ruang terbuka.

Di tengah semua itu, pertanyaan yang tersisa bukan hanya soal komentar yang viral, tetapi juga soal sejauh mana ruang digital telah mengubah cara pejabat dan warga berhadapan satu sama lain.

Dan sampai hari ini, percakapan itu belum benar-benar mereda.

(Wy/Red)

Bagikan: