BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si., menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.

Baca juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Persatuan dan Kesatuan

Menurutnya, proses evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan setiap program strategis pemerintah dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Baca juga: Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Spirit Majukan Pendidikan

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai aspirasi, masukan, serta perhatian publik yang berkembang terkait implementasi sejumlah program prioritas pemerintah di berbagai daerah.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Penghargaan Jabar Sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Buky Wibawa , dalam keterangannya pada media (17/6) menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, maupun temuan yang muncul dalam pelaksanaan program harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas kebijakan dan tata kelola pelaksanaannya. Oleh karena itu, berbagai catatan yang muncul tidak seharusnya dipandang sebagai alasan untuk menghentikan program, melainkan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

“Pada prinsipnya saya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai catatan dan kendala, maka yang perlu dilakukan adalah evaluasi serta penyempurnaan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Buky Wibawa.

Baca juga: Legislatif Jabar Dorong Jabar sukseskan Swasembada Kedelai

Buky, dalam keterangannya mengatakan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola program yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi tersebut diperlukan guna memastikan standar operasional, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terbuka terhadap masukan dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu dijadikan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan publik.

“Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa setiap masukan dan aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sehingga program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dalam keterangannya mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program-program pembangunan melalui penyampaian masukan yang konstruktif dan solutif.

“Semangat yang harus kita bangun bersama adalah memastikan setiap kebijakan publik benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kritik, masukan, dan pengawasan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, sepanjang diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya demi kepentingan masyarakat luas,” tutup Buky. (Adv)

Bagikan: