JAKARTA -- Di depan sebuah gedung lembaga perwakilan rakyat di salah satu daerah di Jawa Barat, suasana yang semestinya menjadi ruang aman bagi aspirasi publik justru berubah menjadi panggung ketegangan yang menyisakan luka sosial.

Baca juga: Siapa dan Dimanakah Jodohku? Pertanyaan Tua yang Tidak Pernah Kehilangan Daya Tariknya

Peristiwa itu terjadi pada Senin, 16 Juni 2026, ketika seorang warga yang tengah menyampaikan orasi terkait aspirasi publik justru mendapat respons yang dinilai tidak mencerminkan etika komunikasi seorang pejabat publik.

Baca juga: Pangdam III/Slw Ajak Umat Islam Tingkatkan Keimanan Dan Kepedulian Sosial Di Tahun Baru Islam 1448 H

Alih-alih menerima dialog atau tanggapan substantif, warga tersebut diduga menerima komentar bernuansa body shaming yang kemudian memicu gelombang kritik dari masyarakat luas.

Baca juga: BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, Perkuat Jakarta sebagai Destinasi Wisata Olahraga Kelas Dunia

Dalam hitungan jam, peristiwa tersebut menyebar dan menjadi perbincangan publik, memperlihatkan betapa cepatnya sensitivitas masyarakat terhadap perilaku pejabat yang dianggap melampaui batas etika.

Baca juga: Token Listrik Disebut Lebih Boros? Ini Fakta yang Sering Disalahpahami Banyak Orang

Berdasarkan sejumlah laporan media lokal yang mengutip saksi di lokasi, insiden itu terjadi saat aksi penyampaian pendapat masih berlangsung dan disaksikan oleh beberapa pihak di sekitar area tersebut.

Dalam perspektif komunikasi politik, kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan spontan yang berdiri sendiri.

Ia mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa atau power imbalance yang masih kuat dalam ruang demokrasi lokal, di mana posisi otoritas sering kali berpotensi memengaruhi cara seseorang merespons kritik dari warga.

Secara psikologis, body shaming yang dilakukan oleh figur yang memiliki posisi kekuasaan membawa dampak yang jauh lebih dalam dibandingkan komentar serupa di ruang sosial biasa.

Korban tidak hanya menghadapi rasa malu secara personal, tetapi juga tekanan psikologis yang muncul dari ketidaksetaraan posisi dalam interaksi tersebut.

Dalam kajian psikologi sosial, kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena institutional humiliation, yaitu ketika penghinaan terjadi dalam konteks yang melibatkan simbol kekuasaan sehingga memperkuat dampak emosional pada korban.

Namun dampaknya tidak berhenti pada individu yang menjadi sasaran.

Masyarakat luas turut merasakan efek psikologis berupa penurunan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat.

Ada rasa kecewa kolektif yang muncul ketika figur yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan publik justru terlibat dalam tindakan verbal yang dianggap merendahkan martabat warga.

Sejumlah pengamat komunikasi politik yang dikutip dari pemberitaan media nasional menyebut bahwa pola komunikasi seperti ini dapat mempercepat erosi legitimasi publik terhadap institusi demokrasi, terutama jika tidak diikuti dengan evaluasi etika yang serius.

Dalam banyak studi psikologi politik, penggunaan shaming dalam ruang kekuasaan sering kali dikaitkan dengan mekanisme pertahanan diri atau defensive mechanism yang muncul ketika seseorang merasa posisinya perlu ditegaskan secara dominan dalam percakapan publik.

Namun pendekatan semacam ini justru berisiko memperburuk citra dan menggerus kepercayaan jangka panjang, karena publik semakin kritis terhadap perilaku pejabat yang tidak mencerminkan empati.

Meski pihak terkait dikabarkan telah menyampaikan permintaan maaf secara pribadi, peristiwa ini tetap meninggalkan pertanyaan yang lebih besar di ruang publik.

Apakah permintaan maaf cukup untuk memulihkan martabat yang sudah terlanjur tersakiti, atau justru diperlukan langkah korektif yang lebih sistemik dalam budaya komunikasi pejabat publik?

Dalam banyak catatan etika pemerintahan, permintaan maaf sering kali hanya menjadi tahap awal dari proses pemulihan kepercayaan, bukan penyelesaian akhir dari persoalan yang menyangkut relasi kuasa dan martabat warga.

Peristiwa ini sekaligus membuka kembali diskursus tentang standar etika dalam komunikasi politik di tingkat lokal, yang selama ini kerap dianggap masih rentan terhadap pelanggaran batas verbal.

Rakyat tidak hanya menuntut kebijakan yang berpihak, tetapi juga penghormatan sebagai prinsip dasar dalam hubungan antara warga dan mereka yang diberi mandat kekuasaan.

Tanpa adanya koreksi budaya komunikasi yang serius, insiden seperti ini berpotensi menjadi pola berulang yang terus menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kendali etika dapat dengan mudah berubah menjadi alat yang melukai, bukan melayani.

Dan ketika ruang aspirasi tidak lagi terasa aman bagi warga, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi juga legitimasi sistem yang menaunginya.

(Wy/Red)

Bagikan: