ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Dukung KDM Soal Penataan Lingkungan Hidup, Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Usulkan Perda Khusus Kawasan Strategis di Jabar


BANDUNG – – Isu lingkungan hidup di Jawa Barat selalu menjadi sorotan, seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan, industrialisasi, serta perubahan iklim yang berimbas langsung terhadap kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: Di Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Legislatif Jabar Ingatkan Pentingnya Pajak

Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media atas hal itu memberikan tanggapan.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Jabar Tunjukan Kinerja Nyata

Menurutnya, pihak DPRD Jabar melalui Komisi IV mendukung penuh langkah strategis Gubernur Jawa Barat dalam memperkuat kebijakan pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat.

Baca juga: Kondisi Kewirausahaan Jadi Atensi Legislatif Jabar

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, serta memastikan lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya populasi tentu memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup.

“Gubernur Jawa Barat sudah menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai program pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penegakan aturan lingkungan. Kita siap memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan optimal,” kata  Prasetyawati,.

Jawa Barat , sambung Prasetyawati, dikenal sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai lebih dari 50 juta jiwa.

Kepadatan ini, ditambah dengan pertumbuhan kawasan industri dan urbanisasi yang masif, membuat tekanan terhadap lingkungan semakin berat.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat antara lain pencemaran sungai dan air tanah, alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, serta kualitas udara.

“semua persoalan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, bukan hanya antara Pemprov dengan DPRD, tetapi juga melibatkan masyarakat, pelaku industri, akademisi, dan komunitas lingkungan " kata Prasetyawati.

.Gubernur Jabar, sambung Prasetyawati tidak bisa bekerja sendirian, begitu juga DPRD. Jabar. Oleh karena itu, sinergi adalah kunci utama,” jelas Prasetyawati.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, sambung Prasetyawati patut diapresiasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah provinsi tidak abai terhadap isu lingkungan. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi, keberlanjutan, dan pengawasan di lapangan,

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan sebagai mitra strategis pemerintah, DPRD Jawa Barat memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pengendalian lingkungan berjalan dengan baik.

Komisi 4 DPRD Jabar yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup berkomitmen untuk memperkuat peran pengawasan dan penganggaran.

Prasetyawati menyebut, ada tiga bentuk dukungan yang akan terus dilakukan DPRD. Pertama, dukungan regulasi. DPRD mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang mendukung perlindungan lingkungan hidup, termasuk sanksi tegas bagi pelaku pencemar lingkungan.
Kedua, dukungan anggaran.

Program-program lingkungan tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang. Oleh karena itu, DPRD akan mengawal agar alokasi anggaran untuk sektor lingkungan mendapat porsi memadai.

Selanjutnya , ketig, dukungan pengawasan. DPRD bersama masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, termasuk terhadap perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan.

“Komisi 4 DPRD Jawa Barat siap mendukung anggaran yang dibutuhkan, sekaligus mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun pembiaran terhadap pencemaran lingkungan,” kata  Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan meskipun pemerintah dan DPRD  Jabar sudah bekerja keras,  keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor penentu.

Masyarakat harus diedukasi untuk peduli pada kebersihan, bijak dalam menggunakan energi, dan tidak sembarangan membuang sampah.

“kebijakan yang baik akan sulit berhasil tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, perlu ada kampanye masif, edukasi berkelanjutan serta pemberdayaan komunitas lokal dalam menjaga lingkungan,” kata  Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mencontohkan, gerakan bank sampah, komunitas peduli sungai, hingga kelompok tani konservasi sudah terbukti efektif dalam menjaga ekosistem. Hal-hal semacam ini harus terus diperkuat.

Pihak legislatif Jabar berharap,  agar seluruh pihak dapat lebih serius menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan Jawa Barat.

Keberhasilan menjaga lingkungan akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, hingga kesehatan publik.

* lingkungan adalah warisan terbesar untuk anak cucu kita. Kalau hari ini kita abai, maka generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Saya yakin, dengan komitmen Gubernur yang kuat, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat, Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang maju sekaligus lestari,” tutup Prasetyawati.(Adv)

Bagikan: