JAKARTA -- Bagi jutaan pejuang Nomor Induk Pegawai, kalimat "hafalkan rumus, kerjakan cepat" mungkin tak lagi cukup pada seleksi tahun ini. Format soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2026 diprediksi meninggalkan pola lama, dengan perubahan paling mencolok terjadi pada subtes Tes Inteligensia Umum. Perombakan itu bukan isapan jempol, melainkan berkaca dari modifikasi yang lebih dulu diterapkan pada seleksi masuk sekolah kedinasan.

Baca juga: Cegah HIV Mahasiswa, Pemkot Bandung Gandeng Kampus Bangun Edukasi

Yang berubah bukan sekadar bentuk soal. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah penyesuaian mekanisme seleksi yang membuat proses ujian lebih fleksibel, tetapi di sisi lain menuntut kesiapan berpikir yang berbeda. Sebagian perubahan itu sudah diwacanakan terbuka oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara rincian teknis soal masih berada di ranah prediksi.

Baca juga: Farhan Tertibkan 67 Reklame Rusak, Penegakan Aturan Tak Tebang Pilih

Pada subtes TIU, format numerik dan verbal akan diubah penyajiannya agar peserta tidak lagi hanya mengandalkan hafalan atau hitungan konvensional. Salah satu tipe baru yang paling menonjol adalah soal kecukupan data. Peserta tidak diminta mencari nilai variabel x dan y secara manual, melainkan menentukan apakah informasi dalam dua pernyataan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan pokok.

Baca juga: Farhan Tegaskan Operator Wajib Pulihkan Layanan Internet

Deret angka juga berubah wajah. Angka-angka tidak lagi berjejer horizontal, tetapi disusun dalam matriks atau tabel yang menuntut peserta membaca pola antar-baris, antar-kolom, bahkan diagonal. Tipe lain yang muncul adalah operasi hitung dua sisi, yang tidak berfokus pada pecahan rumit, melainkan pada model ekuivalensi pembagian dan perkalian untuk mencari nilai setara di kedua sisi.

Baca juga: Ketika Laut Memisahkan, Kepedulian Menyatukan, TNI AL Hadir Menjawab Kekhawatiran Keluarga Nelayan

Penalaran analitis ikut mengalami pergeseran. Peserta diminta menganalisis teks untuk memperkuat atau memperlemah argumen pokok, sebuah tipe literasi baru yang jarang dijumpai pada soal SKD sebelumnya. Silogisme pun berubah bentuk, tidak lagi berupa premis-premis kaku, tetapi dibungkus dalam cerita atau narasi pendek yang harus ditarik kesimpulannya.

Kemampuan figural tetap dipertahankan, tetapi levelnya naik. Soal pola gambar akan lebih difokuskan pada penalaran spasial kompleks seperti tahapan rotasi, pergeseran posisi, dan pencerminan objek. Sejumlah platform latihan soal bahkan telah mencantumkan tipe tambahan seperti perbandingan hasil perkalian angka besar, kesetaraan makna kalimat, analitis kombinasi, optimasi paling hemat, dan pola operasi baris tabel.

Perubahan pada TIU adalah yang paling mencolok, tetapi subtes lain tidak sepenuhnya diam. Struktur materi Tes Karakteristik Pribadi dan Tes Wawasan Kebangsaan dinilai masih mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, bobot TKP akan semakin diarahkan pada penalaran analitis berbasis teori sejarah dan implementasi kebijakan publik, bukan sekadar memilih opsi yang terlihat paling berbudi luhur. TWK tetap mengutamakan Higher Order Thinking Skills dibandingkan hafalan mentah.

Perombakan soal ini berjalan seiring dengan perubahan mekanisme seleksi yang lebih besar. BKN merencanakan seleksi tidak lagi digelar serentak secara nasional, melainkan lebih fleksibel seperti sistem sertifikasi TOEFL. Peserta diberi kebebasan mengikuti ujian dalam periode tertentu sesuai kesiapan, sebuah skema yang disebut untuk efisiensi anggaran karena seleksi serentak sebelumnya menelan biaya hingga Rp1,1 triliun untuk 6,6 juta peserta.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Sulaiman, mengungkapkan skema baru itu secara terbuka. Dalam skema tersebut, nilai hasil ujian dikabarkan berlaku hingga dua tahun, sehingga peserta yang gagal di satu formasi dapat menggunakan nilai yang sama pada tahun berikutnya tanpa mengulang dari nol. Perubahan lain yang sudah dibahas adalah kesempatan mengulang subtes tertentu. Jika peserta lolos TWK dan TIU tetapi nilainya kurang di TKP, ia dapat mengulang TKP saja tanpa harus mengulang seluruh rangkaian SKD.

Ada pula wacana kuota formasi yang dibuka lebih kecil dan bertahap sesuai kebutuhan instansi, serta peluang memilih maksimal dua formasi bagi peserta. Kebijakan ini disebut untuk menghindari membludaknya peserta dalam satu waktu dan memberi peluang lebih besar agar peserta lolos seleksi. Namun, sejumlah rincian teknis, termasuk jadwal pasti dan formulasi akhir soal, masih menunggu pengumuman resmi.

Di tengah euforia perubahan, satu hal perlu dicatat dengan jernih. Artikel yang menjadi rujukan utama tulisan ini secara eksplisit menyebut bahwa perombakan soal SKD berlaku pada rekrutmen CPNS 2027, bukan 2026, meskipun judulnya menggunakan frasa CPNS 2026. Perbedaan penamaan tahun itu bukan hal sepele, karena menyangkut kepastian kapan peserta akan menghadapi format baru.

Hingga kini, belum ada dokumen resmi yang memuat secara lengkap dan final seluruh tipe soal baru tersebut. Sebagian besar rincian tipe soal berasal dari prediksi dan try out yang dikembangkan lembaga bimbingan belajar, bukan dari kisi-kisi resmi KemenPAN-RB atau BKN. Artinya, peserta perlu menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, tetapi tidak boleh memperlakukan setiap prediksi sebagai kepastian.

Yang sudah lebih pasti adalah passing grade. Nilai ambang batas SKD masih mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024, dengan formasi umum TWK 65, TIU 80, dan TKP 166, serta total 311 dari 110 soal dalam waktu 100 menit. Formasi khusus memiliki ambang batas berbeda, misalnya cumlaude dan diaspora dengan total 311 tetapi TIU 85, atau formasi dokter dengan TIU 80.

Dampak dari perubahan ini tidak ringan. Peserta yang selama ini mengandalkan drilling soal lama berpotensi kewalahan menghadapi soal yang menuntut penalaran dan pembacaan pola. Platform latihan soal pun mulai memperingatkan bahwa peserta bisa kehabisan waktu untuk memahami soal, bukan untuk menjawabnya, jika tidak membiasakan diri dengan format baru. Di sisi lain, perubahan mekanisme yang memberi kesempatan mengulang subtes dan memperpanjang masa berlaku nilai dinilai lebih adil bagi peserta yang unggul di aspek tertentu tetapi lemah di aspek lain.

Pemerintah tampaknya ingin menyeimbangkan dua hal sekaligus: menaikkan kualitas seleksi dan mengurangi beban anggaran serta kepadatan peserta. Namun, transparansi menjadi kunci. Tanpa kisi-kisi resmi yang terbit lebih awal, jutaan peserta berisiko menghabiskan waktu dan biaya untuk mempersiapkan format yang belum tentu persis sama dengan soal sebenarnya.

Yang kini diketahui adalah bahwa arah perubahan sudah terlihat: SKD bergerak menjauh dari hafalan dan hitungan mekanis menuju penalaran, literasi, dan pemecahan masalah. Yang masih menunggu jawaban adalah seberapa cepat pemerintah menerbitkan aturan teknis yang final, dan seberapa siap infrastruktur ujian menampung skema baru yang tidak lagi serentak. Bagi peserta, waktu persiapan yang tersisa bukan untuk menebak soal, melainkan untuk melatih cara berpikir yang tidak lagi bisa diakali dengan rumus instan.

(Drt/Red)

Bagikan: