Adikarya Parlemen

Baca juga: Eksibisi Kabaddi Porprov Jabar 2026 Sukses, Uung Tanuwidjaja Apresiasi Panitia dan Atlet

Bandung -- Tuntutan penyelenggaraan pembangunan,, membutuh ketersediaan dana yang harus disiapkan oleh  pemerintah di berbagai tingkatan. Demikian juga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan.

Baca juga: Prasetyawati: Sekolah Rakyat Prabowo Jadi Jalan Putus Rantai Kemiskinan

Ketersediaan anggaran dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2027, sangat diperlukan. Melalui ketersediaan anggaran tentunya menjadi penentu suksesnya keberlanjutan pembangunan di Jabar.

Baca juga: TPT Jabar Turun ke 6,67 Persen, Lulusan SMK Masih Mendominasi Pengangguran

APBD Provinsi Jabar tahun 2027, sarat berbagai tantangan. Salah satunya ketercukupan dana. Pemerintah Provinsi Jabar tentunya harus menyikapi tantangan itu dengan membuat program strategis.

Baca juga: Kang Asmul: Koperasi Syariah Kunci Perkuat Ekonomi Umat di Bandung

" Program strategis itu, salah satunya program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan" ungkap Sekretaris Komisi 1 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Heri, dalam keterangannya mengatakan berlakunya regulasi baru terkait pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan opsen pajak memberikan porsi pendapatan langsung yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota, yang berimplikasi pada penyesuaian porsi penerimaan di tingkat provinsi.

Kondisi ini mengharuskan Pemprov Jawa Barat menggenjot sumber penerimaan non-pajak, penerimaan pajak memaksa kita untuk tidak lagi berpangku tangan pada penerimaan berbasis pajak kendaraan saja.

Heri, dalam keterangannya mengatakan khusus untuk meningkatkan pencapaian pendapatan, beberapa program yang harus disiapkan oleh Pemerintah, diantaranya perbaikan administrasi perpajakan.

Fasilitasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan juga harus diperluas. Sehubungan dengan hal itu, digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan termasuk dalam pelayanan pajak harus diperluas.

Pajak ,  sambung Heri hingga hari ini menjadi sumber pendapatan yang berperan besar untuk menopang realisasi pendapatan.

Pemerintah, dalam menggali sumber pendapatan dari pajak harus meningkatkan pelayanan yang nyaman bagi para wajib pajak.

Wajib pajak, dalam menjalankan kewajibannya membutuhkan layanan yang nyaman. Hal ini, salah satunya berkenaan dengan dukungan sarana dan prasarana seperti Kantor layanan Samsat yang nyaman bagi para wajib pajak.

" Khusus untuk daerah pelosok, layanan Samsat keliling harus ditambah durasi pelayanannya"  ujar  Heri.(Adv)

Bagikan: