ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Eksibisi Kabaddi Porprov Jabar 2026 Sukses, Uung Tanuwidjaja Apresiasi Panitia dan Atlet

BANDUNG —Pemerintah Provinsi Jabar dalam nota RAPBD Provinsi Jabar Tahun 2027, telah menargetkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) sebesar Rp. 18, 211 triliun. Berkenaan dengan penetapan target itu, Pemerintah Provinsi Jabar harus menggali berbagai potensi pendapatan.

Baca juga: Prasetyawati: Sekolah Rakyat Prabowo Jadi Jalan Putus Rantai Kemiskinan

Salah satu sumber pendapatan yang harus menjadi perhatian adalah kekayaan daerah. Pemerintah Provinsi Jabar harus melakukan optimalisasi kekayaan daerah.

Baca juga: TPT Jabar Turun ke 6,67 Persen, Lulusan SMK Masih Mendominasi Pengangguran

Hal demikian, diungkapkan Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Kang Asmul: Koperasi Syariah Kunci Perkuat Ekonomi Umat di Bandung

Heri, dalam keterangannya mengatakan dalam rangka optimalisasi kekayaan daerah, aset yang saat ini dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar harus dikelola secara optimal.

Hal yang bisa dilakukan, diantaranya pengembangan skema bisnis berbasis kekayaan daerah .

" Jika hal ini dapat direalisasikan, dapat  menutup defisit pendanaan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal  dalam APBD Provinsi Jabar." kata Heri.

Heri, dalam keterangannya mengatakan 
dalam dokumen Peraturan Daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan, kewenangan serta aturan tekhnis pengelolaan kekayaan daerah sudah diatur untuk memberi payung hukum bagi langkah-langkah tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan, pemanfaatan, dan pengawasan aset-aset milik daerah.

Payung hukum itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional yang konkret agar aset tidak hanya tercatat sebagai angka di laporan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi.

Heri Ukasah dalam keterangannya menjelaskan beberapa strategi prioritas yang dapat meningkatkan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD. 
Pertama, pendataan dan revaluasi aset secara menyeluruh. 
“Kita belum maksimal mengetahui potensi penuh aset milik provinsi — baik lahan, bangunan, maupun hak pengelolaan — sehingga revaluasi dan inventarisasi menjadi langkah awal yang tidak bisa ditawar,” ujar Heri

Kedua, sambung Heri perlu didorong digitalisasi manajemen ase, dengan sistem informasi aset yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Jabar dapat memetakan aset idle atau kurang produktif untuk kemudian dialihkan menjadi sumber pendapatan — misalnya melalui sewa, kerja sama pemanfaatan (kontrak kemitraan), atau pengembangan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pengalaman beberapa daerah menunjukkan bahwa tata kelola aset yang berbasis data memudahkan penagihan, pemantauan, dan pengawasan sehingga risiko kebocoran pendapatan dapat diminimalisir,” kata Heri.

Ketiga, lanjut Heri  penguatan BUMD dan BLUD sebagai kendaraan bisnis daerah. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan  transformasi BUMD dari sekadar alat administratif menjadi unit usaha yang kompetitif, berorientasi pelayanan dan profit, serta berjejaring dengan investor swasta dalam pola public–private partnership (PPP).

“Melalui skema ini, aset daerah yang selama ini kurang termanfaatkan dapat dikembangkan menjadi proyek produktif—misalnya kawasan ekonomi, lahan parkir komersial, atau pembangunan fasilitas publik yang dikelola secara bisnis,” terang Heri.

Selain pemanfaatan aset, sambung Heri juga harus dilakukan upaya untuk 
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Upaya itu, diantaranya dapat dilakukan melalui reformasi administrasi dan penegakan aturan.

Menurut data Pemerintah Provinsi Jabar, pajak daerah dan retribusi merupakan komponen signifikan dalam struktur PAD Provinsi Jawa Barat.

Namun terdapat potensi tambahan yang belum tergarap akibat basis data wajib pajak yang belum sepenuhnya akurat dan praktik pemungutan yang belum optimal. 
Oleh sebab itu, sinergi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pemutakhiran data, serta penguatan kapasitas pengawasan dipandang sebagai langkah simultan yang perlu dilakukan.  

Heri dalam keterangannya menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar strategi pengelolaan kekayaan daerah mendapat dukungan publik serta mengurangi celah korupsi.

Komisi 3 DPRD Jabar aktif mendorong audit berkala, penyusunan laporan kinerja aset yang publik, serta mekanisme whistleblowing terhadap praktik penyalahgunaan aset.

“tanpa transparansi, usaha meningkatkan PAD lewat kekayaan daerah justru berisiko menimbulkan persoalan hukum dan kehilangan kepercayaan rakyat,” kata Heri.

Selanjutnya sambung Heri data statistik keuangan daerah memperlihatkan bahwa besaran PAD Provinsi Jawa Barat masih memiliki ruang perbaikan.

Dashboard keuangan Pemprov mencatat PAD sebagai bagian penting dari total pendapatan, namun pencapaian realisasi dan komposisi penerimaan menunjukkan kebutuhan strategi jangka menengah untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap total anggaran.

Heri dalam keterangannya menambahkan target-target PAD harus realistis dan disertai indikator pengukuran performa yang jelas agar implementasi kebijakan lebih fokus.

Tantangan yang dihadapi, bukan hanya tekni,  seperti pemetaan dan digitalisasi — tetapi juga politik dan regulasi.

“Perubahan regulasi nasional, pembagian kewenangan antar level pemerintahan, serta dinamika kebutuhan daerah berpengaruh pada kepastian hukum pemanfaatan asset,” kata Heri.

Heri dalam bagian lain keterangannya mengatakan hal lain yang harus direalisasikan  koordinasi intensif antara DPRD, eksekutif provinsi, kementerian/lembaga terkait, serta kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan yang sinergis dan menguntungkan semua pihak.

Sebagai langkah konkret, Komisi 3 DPRD Jabar merekomendasikan beberapa hal kepada Pemprov Jawa Barat: (1) melaksanakan inventarisasi aset terpadu dan revaluasi berkala; (2) membangun sistem informasi aset daerah yang terintegrasi; (3) mendorong restrukturisasi BUMD agar lebih profesional; (4) menerapkan mekanisme lelang dan sewa transparan untuk aset yang layak dipasarkan; dan (5) memperkuat pengawasan internal serta keterbukaan informasi publik. Rekomendasi ini diharapkan dapat menambah basis PAD sekaligus menjaga keberlanjutan layanan publik.  

Pengelolaan kekayaan daerah tidak semata soal menambah penerimaan. “Ini soal bagaimana kita mengubah aset menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan, tanpa merugikan masyarakat dan tetap menjaga akuntabilitas,” ujar Heri.(Adv)

Bagikan: