ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Eksibisi Kabaddi Porprov Jabar 2026 Sukses, Uung Tanuwidjaja Apresiasi Panitia dan Atlet

Bandung -- Pemerintah Provinsi Jabar, mendekati penghujung tahun 2026, telah menunjukkan beberapa pencapaian kinerja pembangunan.

Baca juga: Prasetyawati: Sekolah Rakyat Prabowo Jadi Jalan Putus Rantai Kemiskinan

Kinerja pembangunan yang sudah nampak adalah realisasi pembangunan infrastruktur untuk komponen infrastruktur jalan.

Baca juga: TPT Jabar Turun ke 6,67 Persen, Lulusan SMK Masih Mendominasi Pengangguran

Pada awal November 2026, pembangunan infrastruktur jalan Provinsi sudah selesai direalisasikan di Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Majalengka.

Baca juga: Kang Asmul: Koperasi Syariah Kunci Perkuat Ekonomi Umat di Bandung

" atas pencapaian tersebut pihak legislatif Jabar menyampaikan apresiasi" ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Heri, dalam keterangannya mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pemerintah Provinsi Jabar, alokasi anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar untuk pembangunan jalan Provinsi di Kabupaten Majalengka, mencapai Rp. 230 miliar.

Fasilitasi dukungan tersebut merupakan bukti konkret keseriusan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyelesaikan pembangunan di daerah.

Bagi Kabupaten Majalengka khususnya, pembangunan infrastruktur jalan tentunya sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pasalnya di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak legislatif masyarakat banyak menyampaikan aspirasi perihal pentingnya pembangunan jalan.

" Kebutuhan peningkatan jalan yang disampaikan masyarakat juga menyentuh jalan ke desa -desa" kata Heri.

Heri, dalam keterangannya mengatakan berkenaan dengan peningkatan jalan Provinsi yang berada di wilayah administratif Kabupaten Majalengka, salah satunya ruas jalan Cigasong - Jatiwangi tentunya memberikan manfaat terutama untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi.

Kawasan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, saat ini merupakan pusat industri genteng. Potensi ini harus dijaga keberlangsungannya. Salah satunya untuk memperlancar distribusi barang industri diperlukan jalan mulus.

Heri, dalam keterangannya mengatakan terbangunnya infrastruktur jalan Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota, juga memberikan manfaat lain yaitu mengurangi 
ketimpangan antarwilayah.

Selama ini,  sebagian besar di Kabupaten/ Kota di  kawasan Bandung raya telah menjadi magnet kemajuan pembangunan. Kondisi ini didukung oleh infrastruktur jalan.

Kondisi faktual berbagai program pembangunan yang direalisasikan oleh pemerintah mulai dari Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, juga dilaksanakan di berbagai Kabupaten/ Kota lainnya di Jabar.

Di Kabupaten Majalengka, saat ini juga telah dibangun sarana lainnya. Berdirinya BIJB, itu menunjukkan di daerah ini pemerintah telah menempatkan Kabupaten Majalengka sebagai daerah yang mempunyai keunggulan dalam penyelenggaraan pembangunan.

" dengan adanya infrastruktur berupa sarana perhubungan yaitu BIJB telah terjadi tahapan pemerataan pembangunan kondisi ini harus didukung oleh sektor lain tentunya melalui dukungan aksesibilitas jalan yang mantap" kata Heri.

Heri, dalam bagian lain keterangannya mengatakan pengalokasian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang disebar ke berbagai daerah salah satunya untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka, itu juga merupakan upaya untuk 
penataan wilayah dan penguatan pembangunan di daerah.

Dukungan anggaran tersebut, di tengah keterbatasan anggaran yang bersumber dari pemerintah, dari aspek teknis pembangunan jalan harus tetap memperhatikan aspek kualitas fisik pembangunan jalan.

Pembangunan infrastruktur jalan dengan mengedepankan kualitas dapat mempertahankan umur fisik infrastruktur.

Lama waktu umur fisik infrastruktur, penggunaan anggaran dapat berjalan secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan kesinambungan pembangunan salah satunya pembangunan infrastruktur kolaborasi dukungan anggaran antar lembaga pemerintah juga harus diimplementasikan.

Dalam merespon aspirasi kebutuhan jalan sampai ke tingkat desa, dukungan anggaran dari Pemkab setempat itu menjadi solusi sehingga konektivitas jalan dapat terwujud j, ujar Heri.(Adv)

Bagikan: