Bandung -- Pemprov Jabar berupaya maksimal mewujudkan Jabar bebas Anak Tidak Sekolah (ATS). Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menegaskan semua anak di Jabar wajib sekolah formal.

Baca juga: Farhan Tertibkan 67 Reklame Rusak, Penegakan Aturan Tak Tebang Pilih

"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jabar di Bandung, Selasa (10/11/2026).

Baca juga: Farhan Tegaskan Operator Wajib Pulihkan Layanan Internet

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 Kepala Dinas Pendidikan se-Jabar untuk mengawal teknis di lapangan. Pemda Provinsi akan memfasilitasi dan mendampingi agar ATS segera tertangani.

Baca juga: Ketika Laut Memisahkan, Kepedulian Menyatukan, TNI AL Hadir Menjawab Kekhawatiran Keluarga Nelayan

"ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita," ujar Herman.

Ia menyebut provinsi bisa mengambil peran lebih, apalagi kabupaten/kota yang paling tahu kondisi masyarakat. Semua entitas mulai camat hingga perangkat desa/kelurahan harus bahu membahu.

Baca juga: Riding With Dad Vol.19 di Bandung, Pemkot Ajak Ayah Perkuat Peran Pengasuhan

"Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam," ucapnya.

Herman berharap pengentasan ATS mendapat dukungan anggaran dari kementerian. Namun ada atau tidak kucuran APBN, Pemprov akan memaksimalkan anggaran BOS.

"Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal," tuturnya.

ATS bisa masuk sekolah formal SD, SMP, SMA dan Sekolah Rakyat. Jika ada ATS beralasan membantu orang tua berdagang, Disdik hingga relawan harus turun mengedukasi agar tetap sekolah.

"Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah," tegasnya.

Pengentasan ATS berkaitan dengan bonus demografi Indonesia Emas 2045. Herman meminta dalam 5 tahun ke depan tidak ada lagi anak, remaja, pemuda yang tidak produktif karena tidak punya bekal wawasan dari sekolah.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS," pungkasnya.(Nur)

Bagikan: