Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pemulihan layanan internet bagi pelanggan terdampak penertiban kabel udara menjadi tanggung jawab masing-masing operator penyedia jasa. Pemkot Bandung hanya berwenang melakukan penataan dan penertiban infrastruktur kabel.
Baca juga: Cegah HIV Mahasiswa, Pemkot Bandung Gandeng Kampus Bangun EdukasiPenegasan tersebut disampaikan Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, penataan kabel udara merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang tertib dan aman.
Baca juga: Farhan Tertibkan 67 Reklame Rusak, Penegakan Aturan Tak Tebang Pilih“Perlu diketahui bahwa tugas Pemerintah Kota Bandung hanya dua, yaitu penataan dan penertiban. Selanjutnya, seluruh operator bertanggung jawab kepada konsumennya masing-masing untuk melakukan pemulihan,” ujar Farhan.Farhan menilai, tanggung jawab pelayanan internet harus dipahami secara jelas oleh masyarakat. Menurutnya, hubungan pelayanan berlangsung antara pelanggan dan operator yang menerima pembayaran biaya berlangganan.
Baca juga: Ketika Laut Memisahkan, Kepedulian Menyatukan, TNI AL Hadir Menjawab Kekhawatiran Keluarga Nelayan“Pertanyaan saya, konsumen membayar kepada operator atau kepada pemerintah? Maka, tanggung jawab pelayanan kepada konsumen berada pada operator,” katanya.
Baca juga: Riding With Dad Vol.19 di Bandung, Pemkot Ajak Ayah Perkuat Peran PengasuhanIa menegaskan, pelanggan yang telah membayar biaya berlangganan berhak mendapatkan layanan sesuai kewajiban penyedia jasa. Karena itu, operator diminta segera memastikan pemulihan jaringan berjalan dengan baik.Pemkot Bandung, lanjut Farhan, terus mendorong koordinasi dengan perusahaan operator dan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan kabel udara.Penataan kabel tersebut ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026. Farhan berharap, pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai standar teknis, dengan koordinasi dan pengawasan yang optimal.Upaya penataan ini diharapkan mampu mewujudkan infrastruktur perkotaan yang lebih tertib, sekaligus memastikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.(Fadly/jnl)
Sumber:Humas Kota Bandung
Bagikan:
.jpeg)
