Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta penertiban terhadap 67 titik reklame rusak dan tidak berfungsi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga ketertiban dan estetika kota, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali.
Baca juga: Cegah HIV Mahasiswa, Pemkot Bandung Gandeng Kampus Bangun EdukasiPenertiban tersebut tidak hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar, tetapi juga reklame milik perusahaan yang melanggar ketentuan.
Baca juga: Farhan Tegaskan Operator Wajib Pulihkan Layanan InternetFarhan menegaskan, pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan, baik terhadap masyarakat maupun perusahaan besar.
Baca juga: Ketika Laut Memisahkan, Kepedulian Menyatukan, TNI AL Hadir Menjawab Kekhawatiran Keluarga Nelayan“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Riding With Dad Vol.19 di Bandung, Pemkot Ajak Ayah Perkuat Peran PengasuhanMenurutnya, konsistensi penegakan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintah. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib dan nyaman.Selain penertiban reklame, Pemkot Bandung juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon oleh perusahaan. Farhan mengingatkan, pihak yang telah memperoleh izin tetap wajib menjaga lingkungan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan proses penertiban berjalan sesuai aturan dan tidak tebang pilih.Farhan juga menekankan pentingnya pendekatan tegas namun humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Aparatur diminta mengedepankan komunikasi yang baik agar penegakan aturan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat.“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya.Ia menambahkan, pendekatan persuasif dan koordinasi tetap diperlukan dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Pemerintah harus mampu menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak masyarakat.Di tengah berbagai dinamika dan perdebatan di media sosial, Farhan meminta seluruh aparatur tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tuturnya.Penertiban reklame rusak dan objek yang melanggar aturan diharapkan dapat memperkuat penataan Kota Bandung serta mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.(Fadly)
Sumber:Humas Kota Bandung
Bagikan:
.jpeg)
