Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan swasembada energi melalui implementasi biodiesel B50 dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Kedua program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca juga: Pemkab Samosir Perkuat Sinergi Investasi, CSR dan Ekonomi Lokal

Program B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel dan 50 persen solar berbasis minyak bumi. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan impor solar, menghemat devisa negara, serta meningkatkan nilai tambah industri berbasis bahan baku dalam negeri.

Baca juga: Legislatif Jabar Dukung Harmonisasi Produk Hukum Bagi Pihak Legislatif

Untuk memastikan kesiapan penerapannya, pengujian dilakukan pada enam sektor, yakni otomotif, pertanian, pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, dan perkeretaapian. Evaluasi berkala juga diperlukan guna memastikan keamanan mesin, kualitas bahan bakar, dan efisiensi penggunaannya.

Di sektor energi terbarukan, pemerintah mendorong pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp untuk memperkuat pasokan listrik nasional. Pemanfaatan energi surya dinilai berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menekan emisi, serta memperluas akses listrik, khususnya di wilayah terpencil.

Baca juga: Pemkot Bandung Salurkan Bantuan Pangan untuk Warga Rentan

Penggunaan PLTS juga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain melalui penyediaan listrik bagi fasilitas penyimpanan hasil tangkapan nelayan dan mesin pembuat es. Namun, keberlanjutan pasokan listrik tetap memerlukan dukungan jaringan yang memadai dan teknologi penyimpanan energi.

Baca juga: Pemkot Bandung Tindak Lanjuti Keluhan Warga Cipadung

**Transparansi dan Evaluasi Jadi Kunci**

Meski memiliki potensi strategis, keberhasilan program B50 dan PLTS 100 GWp tidak cukup diukur dari besarnya target yang ditetapkan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan teknologi, efisiensi biaya, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan dari pelaksanaannya.

Transparansi anggaran dan pelaporan kemajuan proyek juga menjadi faktor penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, pengembangan biodiesel dan energi surya berpeluang memperkuat kemandirian energi Indonesia. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa target tersebut dapat diwujudkan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat. (Red)

Sumber:Kementerian Sekretariat Negara RI

Bagikan: