ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Komisi III DPR Siap Kawal Kasus Febrie Adriansyah: Tim Pengawas Dibentuk untuk Jaga Transparansi

BANDUNG —Komitmem Pemerintah Provinsi Jabar, untuk memajukan investasi di Jabar hingga saat ini terus berlanjut.

Baca juga: Komisi III DPRD Jabar Evaluasi Kinerja Bank BJB, Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada Juli 2026, pertemuan kerjasama dengan Selangor, Malaysia, itu merupakan bukti serius dari Pemerintah Provinsi Jabar dalam upaya menjaga kesinambungan investasi khusunya yang bersumber dari Penanaman Modal Asing ( PMA).

Baca juga: Demi Peningkatan Pendapatan Evaluasi BUMD Harus Berlanjut

Legislatif Jabar, atas upaya tersebut mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar untuk menjaga keberlangsungan Investasi.

Baca juga: Legislatif Jabar Dukung Keberlanjutan Pembangunan Permukiman Layak Bagi Rakyat

Hal demikian, diungkapkan Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Heri, dalam keterangannya mengatakan salah satu upaya membuka lapangan kerja dengan target selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat salah satunya direalisasikan dengan memperkuat strategi untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA).

Upaya untuk menarik investasi dari PMA , itu dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan di tahun 2026.

" Upaya itu juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah" kata Heri.

Heri Ukasah, dalam keterangannya mengatakan pengelolaan iklim investasi yang sehat, kepastian hukum, dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci utama.

Jawa Barat memiliki daya tarik ekonomi yang luar biasa besar, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional seperti DKI Jakarta.
Potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan.

Investor asing sebenarnya sudah lama menaruh minat besar ke Jawa Barat, terutama di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang. 
“Tapi tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang benar-benar ramah, efisien, dan bebas dari hambatan birokrasi yang tidak perlu,” kata Heri Ukasah,

Heri Ukasah dalam keterangannya menjelaskan strategi menarik PMA tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Pemerintah daerah perlu melakukan branding investment secara lebih agresif dan profesional.

Dalam hal ini, Jawa Barat perlu memiliki lembaga promosi investasi yang tangguh dan terintegrasi dengan lembaga nasional seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Promosi investasi tidak cukup hanya dalam bentuk pameran atau forum bisnis. Kita perlu pendekatan digital, publikasi berkelanjutan, dan diplomasi ekonomi yang aktif. Investor perlu merasa yakin bahwa Jawa Barat punya kepastian jangka panjang dan stabilitas politik yang mendukung,” jelas Heri

Jawa Barat sambung Heri perlu menonjolkan keunggulan spesifik di tiap wilayah. Misalnya, kawasan Rebana Metropolitan (Cirebon–Patimban–Kertajati) yang berpotensi besar menjadi pusat logistik dan manufaktur global, sedangkan daerah selatan seperti Sukabumi dan Pangandaran bisa diarahkan untuk investasi berbasis pariwisata dan agroindustri.

“Pendekatan sektoral dan wilayah itu penting. Jangan sampai promosi investasi kita bersifat umum dan tidak fokus. Setiap daerah punya karakter dan daya tarik berbeda yang bisa dijual ke investor asing,” kata Heri.

Salah satu syarat utama agar investasi asing bisa tumbuh sehat menurut Heri Ukasah adalah infrastruktur dasar yang memadai serta kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal itu, Legislatif Jabar mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan provinsi, pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati yang kini semakin aktif.

Infrastruktur adalah wajah pertama yang dilihat investor. Mereka tidak mau berinvestasi di daerah yang akses logistiknya mahal dan tidak efisien. 
“Karena itu, keberadaan jalan tol, pelabuhan, dan bandara di Jawa Barat adalah nilai tambah yang luar biasa. Tugas kita di DPRD adalah memastikan semua infrastruktur itu berjalan sesuai target dan bermanfaat langsung untuk investasi,” ungkap Heri.

Namun, sambung Heri pembangunan fisik saja tidak cukup. Kepastian hukum dan keamanan investasi, termasuk perlindungan hak usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

“Banyak investor ragu karena mereka khawatir dengan perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau kurangnya perlindungan hukum terhadap modal asing. Ini harus dibenahi. Jawa Barat harus jadi contoh provinsi dengan tata kelola investasi paling transparan dan terpercaya di Indonesia,” kata Heri

Dalam konteks kebijakan daerah, tambah Heri Komisi 3 DPRD Jawa Barat berkomitmen mendukung langkah eksekutif untuk memperkuat daya saing investasi.

DPRD Jabar berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan mendorong efisiensi birokrasi perizinan.

DPRD  Jabar bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga mitra pembangunan. " Kami ingin setiap regulasi daerah tidak menghambat, tetapi justru memfasilitasi investasi. Termasuk dalam hal perizinan, insentif fiskal, dan penyediaan lahan industri,” tutur Heri.

Kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota jelas Heri menjadi sangat penting, terutama karena sebagian besar perizinan dan urusan lahan masih berada di tingkat daerah.

Koordinasi lintas wilayah harus kuat. Jangan sampai ada perbedaan kebijakan antara provinsi dan kabupaten yang malah membuat investor bingung. " Kita perlu satu peta kebijakan investasi Jawa Barat yang terpadu,” tutup Heri.(Adv)

Bagikan: