ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Kritisi LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2025 Perlu Evaluasi Pengelolaan Aset

BANDUNG – Pembangunan infrastruktur pengairan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan sistem pengairan di Jawa Barat.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Kemajuan Pembangunan Di Daerah

Pembangunan infrastruktur pengairan, tentunya merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur, yang tentunya di era pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi, program pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Kerukunan Umat Beragama di Jabar 2025

Pada konteks ini, pembangunan infrastruktur pengairan 
harus mendapat perhatian yang serius dan jadi prioritas dari Pemprov Jawa Barat.
Hal ini penting dilakukan dalam upaya mendukung sektor ketahanan pangan.

Baca juga: Komisi V DPRD Jabar Kawal Ketat Perizinan SMK IDN Boarding School


Hal demikian , diungkapkan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM, dalan keterangannya kepada media baru-baru ini.

infrastruktur pengairan, ungkap Prasetyawati merupakan tulang punggung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Barat.  

Sektor pertanian juga  menjadi tumpuan ekonomi masyarakat perdesaan di Jawa Barat sangat bergantung pada sistem irigasi yang memadai.

Wilayah Jawa Barat punya potensi pertanian luar biasa, tapi kalau irigasinya rusak, petani tidak bisa panen maksimal. Maka ketika bicara ketahanan pangan, kita tidak bisa lepas dari pengairan. Ini jadi penopang program ketahanan pangan,

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan merujuk pada data dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat terungkap bahwa dari total jaringan irigasi seluas 1,2 juta hektare, lebih dari 35 persen mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kerusakan ini berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan menurunkan kesejahteraan petani.

Berkenaan dengan hal itu Komisi 4 DPRD Jabar sudah menyoroti hal ini dalam rapat-rapat kerja. Kami mendorong agar Pemprov fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi teknis, terutama di kawasan sentra produksi padi seperti Indramayu, Subang, Karawang, dan Cianjur," tambahnya.
Selain kerusakan infrastruktur, perubahan iklim juga menjadi tantangan serius. Curah hujan yang tidak menentu dan musim kemarau yang lebih panjang mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah. Prasetyawati menekankan pentingnya pembangunan embung dan bendungan kecil untuk menampung air saat musim hujan dan digunakan saat kemarau.

“Embung desa itu jangan dianggap kecil, justru itu solusi lokal yang sangat efektif. Kami terus mendorong agar anggaran desa diarahkan untuk membuat embung dan sumur resapan,” kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan program pembangunan embung yang didorong oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR juga diharapkan bisa disinergikan dengan program di provinsi dan kabupaten.

Pembangunan pengairan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, bukan berjalan sendiri-sendiri antar lembaga.
Selain faktor teknis,

Prasetyawati, dalam keterangannya juga menyoroti persoalan tata kelola dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman. Menurutnya, banyak kawasan yang semula produktif berubah fungsi karena lemahnya pengawasan dan kepentingan jangka pendek.
“Kalau kita tidak ketat menjaga lahan-lahan pertanian, maka pengairan sehebat apapun tidak akan bermanfaat. 
Hal Ini harus dikontrol dengan Perda dan pengawasan langsung dari pemda.

Pemprov Jawa Barat, sambung Prasetyawati harus memperkuat koordinasi lintas sektor dan melibatkan DPRD dalam pengawasan dan legislasi.

 Komisi 4 DPRD Jabar, secara konsisten mendorong lahirnya kebijakan proteksi terhadap lahan produktif, termasuk zona irigasi prioritas.

Prasetyawat, dalam keterangannya i juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap proyek-proyek pengairan yang didanai oleh APBD.

Kondisi faktual, saat ini masih banyak proyek irigasi yang pembangunannya tidak optimal, mangkrak, atau tidak berfungsi karena salah perencanaan.

“Kita butuh perencanaan yang matang, survei teknis yang akurat, dan pelibatan masyarakat. Banyak irigasi dibangun, tapi airnya tidak sampai ke sawah. Namun di kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, saya percaya ini akan tertata,”  kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan untuk tahun anggaran 2025-2026, Komisi 4 DPRD Jabar mendorong agar anggaran pengairan mendapat porsi yang besar.

Pembangunan jaringan primer dan sekunder harus diimbangi dengan pemeliharaan, pelatihan operator, serta edukasi kepada kelompok tani.
“Petani juga harus dilibatkan dalam perencanaan. Jangan hanya bangun proyek, tapi setelah itu tidak ada yang bisa memelihara. Maka kita perlu program pemberdayaan dan pelatihan pengelolaan irigasi,” kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat sumber daya air. Ia menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan yang tidak bisa digantikan.
Dengan komitmen kuat dari legislatif, kolaborasi antar pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, harapan untuk membangun sistem pengairan yang tangguh di Jawa Barat tampaknya bukan hal mustahil. Pekerjaan besar memang menanti, namun dengan kerja bersama, masa depan pertanian dan pangan Jawa Barat bisa lebih cerah.
“Kalau kita jaga air, kita jaga masa depan. Jangan hanya bicara pembangunan, tapi kita juga harus bicara pelestarian. Mari kita jadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang kuat di bidang pertanian karena sistem pengairannya unggul,(adv)

Bagikan: