Adikarya Parlemen

Baca juga: Kritisi LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2025 Perlu Evaluasi Pengelolaan Aset

Bandung - Kinerja kemajuan yang diklaim dalam catatan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar tahun anggaran 2025 , salah satunya dapat dilihat dari kondisi pembangunan di sejumlah daerah.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Kerukunan Umat Beragama di Jabar 2025

Klaim capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) , salah satunya adalah ketahanan ekonomi dan infrastruktur. Untuk IKU infrastruktur ini mencapai 61,88 persen.

Baca juga: Komisi V DPRD Jabar Kawal Ketat Perizinan SMK IDN Boarding School

Kemajuan pembangunan infrastruktur ini, salah satunya juga nampak di Kabupaten Subang.

Baca juga: Fungsi Infrastruktur Pengairan Penopang Program Ketahanan Pangan

Keberhasilan itu, terungkap dalam HUT Kabupaten Subang ke-78 tahun yang berlangsung beberapa pekan ini .

" Pihak legislatif Jabar tentunya atas pencapaian itu memberikan apresiasi atas kemajuan pembangunan yang sudah dicapai salah satunya di Kabupaten Subang" ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini

Heri, dalam keterangannya mengatakan pada HUT Kabupaten Subang ke-78 , sebagai mana diungkapkan oleh Bupati Subang, salah satu capaian pembangunan utama adalah 
pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang terbangun sepanjang tahun 2025, di Kabupaten Subang,   sepanjang 92 kilometer.

Pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga 2027 sehingga dengan upaya itu tak ada lagi jalan yang rusak .

" memperhatikan keterangan hal itu tentunya sinergitas pembangunan sudah terwujud antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemkab/Pemkot salah satunya dengan Pemkab Subang" kata Heri.

Harapan pihak legislatif Jabar, sinergitas pembangunan salah satunya infrastruktur dapat terus berlanjut.

Penetapan skala prioritas pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemkab yang menargetkan selesai di tahun 2027 itu merupakan bukti konkret sinergitas pembangunan antar Pemerintah Daerah.

Sinergitas pembangunan itu terwujud berkat dukungan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur.

Bagi Pemerintah Provinsi Jabar, ketersediaan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur itu salah satunya bersumber dari pajak dari masyarakat.

" dengan demikian program pengelolaan pendapatan salah satunya dari pengelolaan pajak menjadi penentu ketersediaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan" kata Heri.

Harapan pihak legislatif Jabar, sambung Heri Pemerintah Provinsi Jabar melalui Bapenda diharapkan terus menggali strategi dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan.

Khusus untuk pengelolaan pendapatan yang bersumber dari pajak, upaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak menjadi keharusan, salah satunya kemudahan untuk mengurus pembayaran pajak di  seluruh Cabang Kantor Bapenda Jabar.(Adv)

Bagikan: