Adikarya Parlemen

Baca juga: Bapemperda DPRD Kota Bandung Bahas Usulan Raperda untuk Propemperda Tahap I Tahun 2026

Bandung -- Bappeda Jabar beberapa waktu lalu telah menyampaikan release yaitu indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Barat pada 2025 masuk kategori tinggi dengan skor 79,43.

Baca juga: Legislatif Jabar Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Provinsi di Kabupaten Bogor

Kondisi tersebut, harus diapresiasi . Pasalnya kondisi itu mencerminkan tingginya toleransi di tengah masyarakat Jabar yang majemuk.

Baca juga: Legislatif Jabar Dorong Penguatan Fasilitas Pendukung Gerbang Perbatasan Subang-KBB

Jabar, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai 50 juta jiwa, tentunya mempunyai karakteristik yang beragam mulai Agama, Suku serta latar belakang sosial ekonomi.

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Jabar, Mayjen (Purn) Dr Taufik Hidayat, SH, MH dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Kang Edwin Senjaya Dorong Petugas Kesehatan “Jemput Bola” Saat Hadiri Lokakarya Mini Bandung Kidul


Taufik, dalam keterangannya mengatakan Kondisi itu menggambarkan hubungan antarpemeluk agama yang toleran, setara, dan saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam kondisi demikian, potensi konflik dapat diantisipasi atau di cegah.

Kondisi itu, dapat dijaga berkat pembinaan yang intens dari pemerintah di daerah .

Penilaian melalui IKUB digunakan sebagai cermin keberhasilan pemerintah daerah dalam mitigasi konflik sosial bermotif agama.

Kerukunan yang stabil menciptakan rasa aman untuk masyarakat Jabar secara luas. Salah satunya bagi investor dan pelaku ekonomi untuk beroperasi di Jawa Barat.

Keberhasilan capaian tersebut ,  sambung Taufik tidak terlepas dari berbagai faktor sosial, pembinaan kelembagaan, kegiatan lintas agama, serta kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama, di antaranya tingginya sikap toleransi antarumat beragama di Jawa Barat.

"berkat hal itu hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah sehingga konflik keagamaan yang berskala besar tergolong kendati sempat terjadi kondisinya minim,

Taufik, dalam keterangannya mengatakan atas prestasi ini, Pemprov Jabar harus berkelanjutan membina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mulai tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota.(Adv)

Bagikan: