Adikarya Parlemen

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Pandangan Umum Atas Tiga Raperda Baru Usulan Wali Kota Bandung

Bandung -- Kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang saat ini dilaksanakan di Daerah Pemilihan ( Dapil) , sudah dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2026.

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Atas Empat Raperda Baru Usulan Wali Kota Bandung

Kegiatan tersebut, dilaksanakan di Blok Mekarsari, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten,  Kabupaten Majalengka.

Baca juga: Atas Usulan Wali Kota Bandung Terkait Empat Ranperda Baru, DPRD Bentuk Beberapa Pansus

Pada kegiatan tersebut, ungkap Anggota Fraksi Partai DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang,  H. Raden Tedi, ST, MM disi dengan jaring aspirasi masyarakat.

Baca juga: Aklamasi Voters Pilih Buky Wibawa Pimpin PSSI Jabar 2026-2030

Aspirasi yang mencuat dari kegiatan tersebut, diantar masyarakat mengharapkan agar penetapan desil yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI dilakukan perbaikan.

" Penetapan desil di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka banyak yang tidak relevan dengan kondisi faktual di lapangan" kata Tedi .

Tedi, dalam keterangannya mengatakan dilatarbelakangi oleh aspirasi tersebut 
pemerintah harus segera merespon, yaitu segera melakukan perbaikan desil .

Desil pada dasarnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat kondisi kesejahteraan masyarakat. 
Kondisi kesejahteraan masyarakat,

Penetapan desil bagi masyarakat sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kondisi kesejahteraan, tentunya harus akurat dan  harus sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penetapan desil yang akurat sangatlah diperlukan bagi pemerintah. Penetapan desil yang akurat akan menjadi penentu bisa disalurkannya bantuan dari pemerintah.

" Bantuan dari pemerintah mulai bansos hingga PIP saat ini akan disalurkan untuk masyarakat yang berada pada  desil 1 sampai 5" kata Tedi.

Tedi, dalam bagian lain keterangannya mengatakan dengan penetapan desil yang akurat sesuai dengan kondisi masyarakat, pemerintah dapat memberikan bantuan yang tepat juga sehingga masyarakat yang ada dalam kondisi masyarakat kurang sejahtera dapat dibantu oleh pemerintah.

Tedi, dalam keterangannya mengatakan perbaikan desil agar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dapat dilakukan 
melalui verifikasi ulang data penetapan Desil di berbagai daerah.

* Dalam memperbaiki desil, Kemensos bersama BPS harus melibatkan aparat di tingkat RT dan RW" ujar  Tedi" .(Adv)

Bagikan: