Bandung-- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat gerakan terpadu untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC), ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), dan balita gizi kurang.

Baca juga: Pengelolaan Kekayaan Daerah Perlu Upaya Maksimal

Menurut Herman, ketiga persoalan kesehatan tersebut menjadi prioritas yang harus ditangani secara konkret, tanpa menunggu program atau proyek baru.

Baca juga: Daerah Di Jabar Perlu Pertahankan Sumber Pangam

Demikian dikatakan Herman Suryatman saat memimpin konsolidasi bersama 27 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan, di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Kamis (15/10/2026).

Baca juga: Wali Kota Farhan Usulkan Raperda Rusun, Gender, BMD, dan PDAM, Untuk Dibahas DPRD Kota Bandung

Herman mengatakan, pihaknya menginginkan Jabar bebas TBC, ibu hamil KEK, dan balita gizi kurang pada 2029. Ia menekankan capaian tersebut harus diupayakan melalui kerja bersama seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat.

Baca juga: Legislatif Jabar Dukung Kerja Sama Pemprov Jabar dengan 86 Rumah Sakit

“Jangan pakai lama kalau urusan kesehatan. Jangan menunggu dulu program, jangan menunggu dulu proyek. Apa pun yang bisa kita lakukan, lakukan,” ujar Herman Suryatman.

Untuk penanganan TBC, Herman menyebutkan bahwa Jawa Barat telah mengidentifikasi sekitar 226.000 kasus dari target penemuan 230.000 kasus yang diproyeksikan Kementerian Kesehatan. Capaian tersebut menjadi langkah penting untuk menemukan penderita sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat.

Menurut Herman, besarnya angka kasus yang teridentifikasi tidak semestinya dipandang sebagai kegagalan. Sebaliknya, penemuan kasus secara terbuka merupakan fondasi penting penanganan TBC karena kasus yang tidak terdeteksi berpotensi terus menularkan penyakit.

Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh penderita yang telah ditemukan mendapatkan pengobatan secara konsisten selama enam bulan sesuai regimen pengobatan yang ditetapkan tenaga kesehatan. Herman menegaskan bahwa obat telah tersedia di puskesmas sehingga tantangan berikutnya adalah memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas.

“Rumusnya, temukan, obati. Kalau pengobatannya konsisten, insyaallah sembuh. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menderita TBC meminum obat secara teratur,” katanya.

Selain TBC, Pemda Provinsi Jabar memprioritaskan penanganan ibu hamil KEK dan balita gizi kurang. Herman menyebutkan, dari sekitar 900.000 ibu hamil di Jawa Barat, diperkirakan 90.000 atau sekitar 10 persen mengalami KEK. Sementara itu, terdapat sekitar 76.000 balita yang teridentifikasi mengalami gizi kurang.

Herman menekankan pentingnya pemenuhan protein hewani bagi ibu hamil dan balita, antara lain melalui konsumsi telur, ikan, daging, dan susu. Untuk ibu hamil KEK, ia mencontohkan dukungan konsumsi telur setiap hari sebagai salah satu bentuk intervensi gizi yang dapat diupayakan sesuai kebutuhan dan kondisi penerima manfaat.

Bagi keluarga yang mampu, edukasi dan peningkatan kesadaran menjadi langkah utama agar kebutuhan gizi dapat dipenuhi secara mandiri. Sementara itu, keluarga yang kurang mampu perlu mendapatkan bantuan melalui berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk APBD, program pemerintah, serta dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan masyarakat.

“Kalau tidak mampu, lapor ke lurah. Nanti kita ikhtiarkan bersama untuk membantu. Jangan sampai persoalan kemampuan ekonomi membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Ia menjelaskan, penanganan ibu hamil KEK dan balita gizi kurang juga merupakan langkah mendasar untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak perlu diperkuat agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah kesehatan jangka panjang.

Herman menyampaikan, angka prevalensi stunting di Jawa Barat berhasil turun signifikan dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024, menunjukkan efektivitas berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.

Capaian tersebut pun menurutnya, merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, Pemda Provinsi Jabar berharap prevalensi stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen pada tahun ini.

Untuk mempercepat intervensi, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi sasaran, memverifikasi data, dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan yang tersedia.

Data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dipadukan dengan data dinas kesehatan dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan. Herman mengingatkan bahwa data tersebut perlu diverifikasi di lapangan karena perbedaan waktu pemutakhiran dapat menyebabkan ketidaksesuaian kondisi penerima manfaat.

Karena itu, dinas kesehatan diminta menggerakkan puskesmas dan bidan, sedangkan jajaran kewilayahan mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah didorong melakukan verifikasi langsung. Jika sasaran telah dipastikan sesuai, intervensi harus segera dilaksanakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, data perlu diperbarui.

Pemda Provinsi Jabar juga mendorong pembentukan tim terpadu yang secara aktif mencari dan membantu warga yang membutuhkan perhatian, termasuk ibu hamil KEK, balita gizi kurang, serta anak tidak sekolah. Gerakan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan gotong royong, potensi masyarakat, dunia usaha, dan dukungan berbagai lembaga.

Di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, dukungan juga disiapkan melalui pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam membantu keluarga sasaran. Pemetaan penerima manfaat dan pendampingan sedang dilakukan agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Herman menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari penderita TBC yang menjalani pengobatan hingga tuntas, ibu hamil yang memperoleh asupan gizi memadai, sampai balita yang tumbuh sehat.

“Pemerintahan itu untuk rakyat. Kita harus bergerak bersama agar tidak ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, tidak ada balita yang kekurangan gizi, dan Jawa Barat bisa bebas TBC. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” kata Herman.(Nr)

Bagikan: