PEMATANGSIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengahdirk Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) 2026. Rakor dibuka Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (14/07/2026).

Baca juga: Wabup Samosir Hadiri Penutupan Jamdasu XI 2026, Beri Motivasi dan Apresiasi kepada Kontingen Samosir

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menerangkan, dampak bencana alam yang terjadi tahun 2025 lalu masih dirasakan masyarakat, terutama terhadap roda perekonomian di daerah terdampak. Sehingga ia berharap alokasi TKD untuk Provinsi Sumut di tahun 2027 tidak mengalami penurunan, dan tetap setara dengan nominal yang telah dikembalikan pemerintah pusat pada tahun 2026.

Baca juga: Tatakelola Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun Berpedoman Permentan RI Nomor 15 Tahun 2025

“Kami harap di 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan,” kata Bobby.

Baca juga: Pemkab Samosir Bersama Yayasan Bitra Perkuat Kelembagaan Pengelola PATS Sibonor Ompu Ratus

Bobby menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Provinsi Sumut sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak bencana.

Baca juga: Batu Bolon, Batu Parhundulan Raja Stempang yang Menyimpan Jejak Sejarah di Pangururan

“Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan. Kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan ke depannya,” ujarnya.

Bobby juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat di wilayah terdampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun program non fisik.

Selain itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana. Menurutnya, Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Drs Agus Fatoni MSi, yang hadir secara virtual, mengatakan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumut Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat (Sumbar) Rp2,63 triliun.

Fatoni mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengalokasikan tambahan dana TKD. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumut Timur Tumanggor SSos MAP dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan kunjungan lapangan penggunaan TKD di seluruh Sumut. Selain itu, untuk memastikan penggunaan TKD berjalan efektif dan transparan.

"Kegiatan ini juga merupakan

kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi bencana menggunakan tambahan TKD," sebutnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.

Tampak mendampingi Wali Kota Wesly Silalahi antara lain, Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dedy Idris Harahap STP MSi. (Harianto Girsang)

 

Bagikan: