INDRAMAYU -- Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi di lingkungan DPRD Kabupaten Indramayu memasuki babak baru setelah Wakil Bupati Indramayu Syaefudin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Baca juga: Roy Suryo dan Dokter Tifa Keluar dari RS Polri, Langsung Jalani Pelimpahan Tahap II ke Polda Metro Jaya dalam Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Penetapan status tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran periode tahun 2022 hingga 2025 yang disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga: Penangkapan Richard Arief Muljadi di Bandara Soekarno-Hatta Usai Kasus Batubara Rp.7 Miliar Jadi Sorotan Kejaksaan Agung

Dikutip dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Syaefudin sebelumnya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada panggilan kedua, setelah pada pemanggilan pertama tidak hadir dengan alasan sakit.

Baca juga: Drama Usai Pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati: Roy Suryo dan Tifa Dirawat, Fakta Baru Terungkap di Balik Proses Hukum

Pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi kuasa hukum, sementara proses penyidikan masih terus berjalan di bawah penanganan tim tindak pidana khusus Kejati Jabar.

Baca juga: Kejagung Dalami 41 Nama Baru dan Dugaan Proyek Fiktif Rp300 Miliar di Kasus Korupsi Program MBG BGN

Selain Syaefudin, dua nama lain juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yaitu IM yang menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD periode 2021–2022, serta AF yang menjabat Sekretaris DPRD periode 2022–2025.

Kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Dana tunjangan tersebut diduga tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan selisih penggunaan anggaran yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari aparat penegak hukum, berikut sejumlah poin utama dalam perkara ini:

Dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu

Periode perkara: 2022 hingga 2025

Tiga tersangka: Syaefudin, IM, dan AF

Kerugian negara sekitar Rp18 miliar

Penyidikan masih berlangsung di Kejati Jawa Barat

Sebelum menjabat Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019 hingga 2024, posisi yang menjadi bagian dari periode waktu yang turut disorot dalam perkara ini.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui penyidik pidana khusus masih mendalami peran masing masing pihak dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar tiga tersangka yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait penahanan terhadap para tersangka, sementara proses hukum masih berada pada tahap penyidikan aktif.

Dalam konteks analisis, kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan anggaran di tingkat legislatif daerah, terutama pada pos tunjangan yang rawan terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan realisasi di lapangan.

Secara hukum, kasus ini juga menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat aktif daerah.

Sementara itu, sejumlah aspek masih belum diungkap secara rinci, termasuk mekanisme dugaan penyimpangan, pembagian peran masing masing tersangka, serta kemungkinan adanya aliran dana ke pihak lain.

Kejati Jawa Barat menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut hingga seluruh fakta hukum terungkap secara utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini masih menjadi perhatian publik seiring besarnya nilai kerugian negara serta posisi para tersangka yang sebelumnya berada dalam lingkaran pengambil kebijakan di daerah.

(Wy/Red)

Bagikan: