Bandung -- Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat menekankan APBD 2027 harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya soal besaran anggaran dan serapan.

Baca juga: Pelaku Usaha Perikanan Butuh Berbagai Dukungan

Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Gerindra Daddy Rohanady dalam pandangan umum terhadap Ranperda APBD Provinsi Jabar TA 2027 pada Rapat Paripurna, Jumat (30/10/2026).

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi PSI bagi 4 Raperda Baru Usulan Wali Kota Bandung

"APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah," kata Daddy.

Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Dan Kesehatan Mental Dalam Lingkungan Kerja Sehat

Fraksi Gerindra menegaskan setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya. Keberhasilan APBD harus diukur dari dampak pengurangan kemiskinan, perluasan kerja, peningkatan pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan antar wilayah.

Beberapa catatan strategis disampaikan:

Baca juga: Kondisi Sampah Di Kabupaten Garut Harus Jadi Perhatian

1. PAD Rp18,211 Triliun Harus Realistis
Target PAD harus berdasar potensi riil dan perhitungan realistis. Optimalisasi lewat perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penertiban kebocoran penerimaan. Juga optimalisasi aset daerah dan kontribusi BUMD, tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.

2. Antisipasi Transfer Pusat Rp10,9 Triliun
Pemprov diminta siapkan antisipasi jika terjadi perubahan alokasi atau keterlambatan dana transfer dari pusat.

3. Belanja Harus Efisien dan Produktif
Evaluasi komposisi belanja operasi agar efisien. Belanja rutin dan administratif dikelola disiplin, sementara anggaran untuk pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan infrastruktur harus diperkuat.

"Belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur dengan manfaat jangka panjang," terang Daddy. Seperti jalan-jembatan, fasilitas pendidikan-kesehatan, irigasi, pengendalian banjir, dan sarana publik lainnya. Lokasi pembangunan harus berdasar urgensi, kebutuhan masyarakat, dan kesenjangan akses.

Fraksi Gerindra juga meminta pembahasan APBD mengedepankan kehati-hatian fiskal, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Pemprov diminta memberi jawaban jelas, lengkap, berbasis data, dengan rincian alokasi, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, penerima manfaat, dan mekanisme pengawasan.

"Melalui pembahasan APBD 2027, kami berharap anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat," pungkas Daddy.(Nur)

Bagikan: