Adikarya Parlemen

Baca juga: Legislatif Jabar Sosialisasi Manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan


 Jabar -- Saat ini Pemerintah Provinsi Jabar sinergi dengan Pemkab/Pemkot di Jabar, secara bertahap telah menggulirkan program penataan Pedagang Kaki Lima ( PKL).

Baca juga: Aspirasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Penetapan Desil Harus Diperbaiki

" Penataan PKL, itu memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Salah satunya untuk mewujudkan ketertiban umum sehingga harus dilanjutkan tentunya dengan beberapa catatan" ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten 
Kabupaten Bandung, Mayjen ( Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Pandangan Umum Atas Tiga Raperda Baru Usulan Wali Kota Bandung

Taufik, yang juga anggota Komisi 1 DPRD Jabar dalam keterangannya mengatakan penertiban PKL yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jabar sudah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/ Kota. Terkini, penertiban sudah dilaksanakan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bandung.

Penertiban PKL, dari sisi kondisi fisik wilayah, telah memberikan manfaat yaitu jalan bersih, area jalan nampak asri serta sarana publik seperti trotoar tidak lagi digunakan oleh bangunan liar ( Bangli).

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Atas Empat Raperda Baru Usulan Wali Kota Bandung

Sejumlah manfaat dari penataan PKL, itu merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib.

Legislatif Jabar sambung Taufik mendukung seluruh wilayah di Jabar dapat dibangun dengan suasana tertib, mulai dari tertib lingkungan, tertib ekonomi dan tertib sosial.

Sejalan dengan harapan itu, dalam program penataan PKL , Pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai solusi. Bagi PKL yang terdampak penataan PKL harus ada solusi agar mata pencahariannya tidak hilang.

* Sejalan dengan harapan itu perlu ada lokasi untuk relokasi bagi PKL yang terkena penataan " kata Taufik .

Taufik , dalam keterangannya mengatakan keberadaan PKL merupakan pelaku usaha yang harus dirawat kemandirian usahanya. Dari sisi pembangunan ekonomi melalui pelaku usaha kecil seperti PKL upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dapat diwujudkan.

" dilatarbelakangi oleh hal itu dalam rangka penataan PKL harus diiringi dengan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku " kata Taufik.

Hal lain yang harus jadi perhatian, ujar Taufik penataan PKL harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.(Adv(

Bagikan: