ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: DPRD Jabar - Gubernur Jawa Barat Sepakati Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027

BANDUNG — Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat, salah satunya yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan keuangan, yaitu PT BPR, kinerjanya harus ditingkatkan.

Baca juga: Edwin Senjaya Dorong Warga Terus Belajar Melalui Program Pendidikan Kesetaraan

Eksistensi PT BPR tersebut, yang sudah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar, dari sisi kinerja sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Baca juga: Asep Robin dan Aa Abdul Rozak Hadiri Pelantikan KNPI Kecamatan Ujungberung

Data OJK, menginformasikan hingga Jui 2026,  saat ini kinerja PT BPR tumbuh positif. Indikator kinerja tersebut, nampak pada pertumbuhan aset sudah mencapai Rp. 33 triliun hingga Rp. 34, 24 triliun.

Baca juga: Soni Daniswara: Kesiapsiagaan Masyarakat Jadi Kunci Menghadapi Bencana

Kinerja positif PT BPR juga dapat dilihat dari penyaluran kredit yang saat ini sudah mencapai Rp. 24,69 triliun.

Berdasarkan penilaian kinerja tersebut peran PT BPR harus terus ditingkatkan salah satunya melalui dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal ini, diungkapkan Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Heri, dalam keterangannya mengatakan melalui penguatan kinerja PT BPR ,peran BUMD  yaitu 
 penggerak ekonomi daerah dan sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan.

Pasalnya , pemberdayaan dan pengembangan BUMD di Jawa Barat hingga saat ini belum berjalan maksimal. Banyak BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah, baik karena lemahnya tata kelola, minimnya inovasi bisnis, maupun belum sinerginya kebijakan antarlevel pemerintahan.

" Jadi dengan trend pertumbuhan positif dari PT BPR serta didukung oleh fasilitasi pemerintah daerah dapat meningkatkan peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah" kata Heri.

Heri, dalam keterangannya mengatakan diperlukan partisipasi dari pemerintah daerah agar PT BPR dapat menjalankan perannya sebagai BUMD.

Berdasarkan peninjauan Komisi 3 DPRD Jabar, Pemerintah Kabupaten,/Kota telah berupaya memfasilitasi PT BPR untuk terus berkembang. Sebagai salah satu contoh, di Kabupaten Sumedang, pemerintah setempat telah memfasilitasi layanan digitalisasi.

Fasilitasi lain, juga sudah direalisasikan oleh Pemkab Sumedang, yaitu efisiensi dalam pengelolaan operasional perusahaan serta ekspansi kredit dengan sasaran pelaku usaha yang bergerak dalam UMKM.

Heri, dalam keterangannya mengatakan bagi daerah lainnya segala inovasi dan strategi ya sudah di buat oleh BPR harus dijadikan percontohan di daerah lainnya.

Sementara itu, untuk BPR di daerah lain yang belum maju 
harus dilakukan evaluasi menyeluruh.

" Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek keuangan, ekspansi usaha dan tata kelola pengelolaan   usaha" ujar Heri.(Adv)

Bagikan: