BANDUNG -- Ribuan orang tua di berbagai daerah Jawa Barat mengawali pertengahan Juni 2026 dengan rasa cemas. Bukan karena nilai anak mereka kurang baik, melainkan karena sistem penerimaan murid baru yang seharusnya menjadi pintu masuk pendidikan justru memunculkan kebingungan, keluhan, bahkan kemarahan.

Baca juga: SD Santo Yusup Cimahi Tutup ASAT 2026 dengan Praktik Seni dan Karakter

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 yang diawali melalui tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menghadapi berbagai persoalan teknis. Mulai dari server yang sulit diakses, proses verifikasi data yang lambat, hingga kekhawatiran hilangnya data pendaftaran menjadi keluhan yang ramai disampaikan masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Kepala Sekolah Terima Siswa Titipan di Sekolah Maung

Situasi tersebut memuncak pada pekan kedua Juni 2026. Saat ribuan keluarga sedang mempersiapkan masa depan pendidikan anak-anak mereka, sistem yang diharapkan berjalan lancar justru menghadirkan ketidakpastian.

Baca juga: SPMB SMA SMK di Sekolah Maung 2026 Digelar, Ini Waktu dan Jalur Pendaftarannya

Pada Senin, 9 Juni 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Langkah yang diambil terbilang tegas. Kepala UPTD Tikomdik dicopot dari jabatannya, sementara pengelolaan sistem digital SPMB dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.

Baca juga: SPMB 2026 Jabar Dimulai, Daya Tampung Sekolah Capai 109 Persen

Langkah cepat tersebut mendapat perhatian luas. Sebagian masyarakat mengapresiasi respons gubernur yang dianggap sigap. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih besar: mengapa persoalan serupa terus berulang setiap tahun?

Di balik gangguan sistem yang menjadi sorotan publik, terdapat fakta yang jauh lebih mendasar.

Data pemetaan menunjukkan sekitar 444 ribu calon murid telah terdata dalam sistem. Namun dari jumlah tersebut, sekitar 70 ribu siswa diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri.

Angka itu bukan sekadar statistik.

Di balik 70 ribu siswa tersebut terdapat ribuan keluarga yang sedang berjuang mencari akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Ada orang tua yang rela antre berjam-jam, meminjam perangkat digital, hingga berkali-kali mencoba mengakses sistem demi memastikan anaknya tetap bisa bersekolah.

Menyadari persoalan tersebut, Dedi Mulyadi menawarkan solusi yang cukup berani.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menanggung biaya pendidikan siswa dari keluarga miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk bersekolah di sekolah swasta mitra. Program tersebut akan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Bagi banyak keluarga kurang mampu, kebijakan ini menghadirkan secercah harapan.

Namun kebijakan tersebut juga membuka sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab secara transparan.

Di antaranya:

- Berapa jumlah siswa yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan?
- Berapa total anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah?
- Bagaimana mekanisme penunjukan sekolah swasta mitra?
- Siapa yang akan mengawasi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah penerima program?
- Seberapa lama program pembiayaan tersebut akan berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting karena persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi jangka pendek.

Kisruh SPMB 2026 pada akhirnya membuka realitas yang selama ini sering luput dari perhatian. Masalah utama bukan hanya gangguan server atau kesalahan aplikasi, melainkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Jawa Barat.

Selama jumlah lulusan SMP terus bertambah sementara kapasitas SMA dan SMK negeri tidak berkembang secara seimbang, persoalan serupa berpotensi kembali muncul setiap tahun.

Di sisi lain, kasus ini juga menjadi cermin tantangan digitalisasi pelayanan publik.

Transformasi digital memang menjadi kebutuhan zaman. Namun tanpa infrastruktur yang kuat, sistem yang andal, serta tata kelola teknologi yang baik, digitalisasi justru dapat menciptakan hambatan baru bagi masyarakat.

Bagi Dedi Mulyadi, persoalan ini menjadi salah satu ujian kepemimpinan paling penting pada tahun pertamanya memimpin Jawa Barat.

Respons cepat berupa pencopotan pejabat dan pengalihan pengelolaan sistem memang menunjukkan ketegasan. Namun masyarakat tentu menunggu lebih dari sekadar langkah darurat.

Yang dibutuhkan adalah reformasi yang mampu menjawab akar persoalan: pemerataan akses pendidikan, peningkatan kapasitas sekolah negeri, penguatan tata kelola teknologi informasi, serta jaminan bahwa tidak ada anak Jawa Barat yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan SPMB bukan terletak pada berjalannya sebuah aplikasi, melainkan pada seberapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan kesempatan belajar dengan layak.

Di tengah berbagai polemik yang terjadi, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pendidikan menyangkut masa depan generasi muda. Dan masa depan itu terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh sistem yang tidak siap.

(Wy/Red)

Bagikan: