JAKARTA – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif, integritas, dan inovasi dalam menghadapi perubahan serta tantangan penegakan hukum. Ia meminta para pejabat pengawas Kejaksaan berani meninggalkan pola kerja lama dan menghadirkan perubahan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Baca juga: Tiga Pengacara Dilaporkan Ke Polda Sumut, Hans Silalahi: Dugaan Penghujatan Lambang Negara di Depan Polrestabes MedanPenegasan tersebut disampaikan Harli saat memberikan ceramah pimpinan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhika Karyya, Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga: MA Kabulkan Kasasi Kasus Paniai, Komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Peran Erryl Prima Putra Agoes Jadi SorotanDalam kegiatan tersebut, Harli didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim), Dr. Teuku Rachman.
Baca juga: Pernah Pimpin JPU Kasus Paniai, Erryl Prima Putra Agoes Apresiasi Putusan Kasasi MA Batalkan Vonis BebasMengangkat tema pengembangan kepemimpinan adaptif untuk mendukung transformasi tata kelola bangsa, Harli menjelaskan bahwa pemimpin harus mampu membaca perubahan, menyesuaikan strategi, serta menggerakkan tim tanpa meninggalkan nilai dan prinsip organisasi.
Baca juga: Antisipasi Gangguan Kamtibmas Di Wilayahnya, Kapolsek Sunggal Pimpin Langsung Patroli KRYDMenurutnya, kepemimpinan adaptif menjadi fondasi penting dalam membangun institusi yang tangguh, profesional, dan terpercaya. Hal tersebut sekaligus mendukung penguatan resiliensi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.Harli mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah karakteristik kejahatan menjadi semakin kompleks, termasuk kejahatan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital dan aset kripto.Karena itu, insan Adhyaksa tidak boleh terpaku pada pola kerja konvensional. Peningkatan kompetensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas penegakan hukum.Ia juga menyoroti pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026. Pembaruan hukum tersebut menuntut perubahan cara berpikir dan pendekatan kerja aparat penegak hukum, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif.“Perubahan ini tidak cukup dijawab dengan menghafal pasal-pasal baru, tetapi menuntut perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara memimpin. Pemimpin adaptif tidak menunggu keadaan menjadi jelas. Pemimpin adaptif bergerak untuk membuat keadaan menjadi jelas,” tegas Harli.
Kepemimpinan Adaptif Berlandaskan Integritas
Harli menegaskan, kepemimpinan adaptif harus berjalan seiring dengan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.Nilai BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif harus menjadi pedoman setiap aparatur, termasuk insan Adhyaksa.Ia mengingatkan bahwa PKP bukan sekadar persyaratan administratif untuk menduduki jabatan, melainkan bagian dari investasi institusi dalam menyiapkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menghadapi tantangan organisasi.Menurut Harli, pejabat pengawas seperti Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan pimpinan sekaligus garda terdepan pelayanan dan pengendalian mutu di satuan kerja.Karena itu, pemimpin harus mampu membangun komunikasi, menggerakkan tim, serta memadukan pengalaman aparatur senior dengan kemampuan digital generasi muda.“Jadilah pemimpin yang membimbing, bukan hanya pemimpin yang memerintah,” pesannya.
Tiga Langkah Perubahan di Lingkungan Kejaksaan
Dalam pembekalan tersebut, Harli juga menguraikan tiga langkah penting untuk membangun kepemimpinan adaptif dengan berlandaskan doktrin Tri Krama Adhyaksa dan nilai Satya Adhi Wicaksana.
Pertama, akselerasi digital. Ia mendorong seluruh jajaran mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik dan mengoptimalkan sistem kerja elektronik.Pemanfaatan Case Management System serta modernisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus diarahkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat memperoleh layanan Kejaksaan.
Kedua, penguatan integritas dan ketahanan institusi. Setiap pemimpin pengawas diminta meningkatkan pengawasan melekat, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta menerapkan mitigasi risiko secara cepat dan terukur.Harli menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap perilaku tercela aparatur yang dapat merusak kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.
Ketiga, memperkuat sinergi lintas bidang. Menurutnya, kompleksitas persoalan hukum tidak dapat diselesaikan secara parsial. Seluruh bidang, mulai dari Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, hingga Perdata dan Tata Usaha Negara, harus membangun koordinasi yang solid.Ia meminta seluruh jajaran menghilangkan ego sektoral karena Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Kolaborasi juga perlu diperkuat bersama aparat penegak hukum lainnya, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Aksi Perubahan Harus Memberikan Manfaat Nyata
Harli memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Aksi Perubahan yang menjadi bagian penting dalam PKP. Ia meminta setiap peserta tidak menjadikan proyek perubahan sekadar formalitas untuk memenuhi kelulusan pelatihan.Aksi Perubahan harus berangkat dari persoalan nyata di lingkungan kerja, memiliki keberlanjutan, serta menghasilkan manfaat yang dapat diukur.Peserta juga diminta menggali akar permasalahan, berdiskusi dengan mentor, melibatkan staf, dan menetapkan indikator keberhasilan sejak awal.Harli berharap berbagai inovasi yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat, termasuk melalui percepatan penyelesaian perkara serta transparansi pengelolaan barang bukti.“Jangan membuat Aksi Perubahan hanya untuk lulus pelatihan. Buatlah Aksi Perubahan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.Ia menambahkan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari penyelesaian pekerjaan administratif, tetapi juga dari keberanian melakukan pembaruan, menggerakkan tim, mengatasi hambatan, dan menghasilkan perubahan yang berdampak.Menutup pembekalannya, Harli menyampaikan empat pesan kepada peserta PKP Angkatan I dan II Tahun 2026, yakni berpikir adaptif, bertindak presisi, bergerak bersama, dan senantiasa menjaga integritas.“Saudara adalah komandan lapangan insan Adhyaksa. Saudara mengubah kebijakan menjadi kenyataan dan memikul kepercayaan masyarakat,” pesannya.Melalui pembekalan ini, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin pengawas yang tangguh, profesional, dan berintegritas, sekaligus menjadi penggerak transformasi tata kelola Kejaksaan yang modern, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.
(Muzer)
Bagikan: