Jakarta -- Mantan Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2020-2021 Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes, S.H., M.H mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Agung dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai, Papua tahun 2014.

Baca juga: Polrestabes Medan Ungkap 1.148 Kasus Kejahatan Jalanan di Medan, 75 Residivis Tumbang Ditembak

Dalam perkara Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 yang diputus 10 November 2026, MA membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM Makassar terhadap terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan pertama dan kedua dengan pidana penjara lima tahun.

Baca juga: Praktisi Hukum Sumut, Hans Silalahi : Gaya Pengacara Alm Winda Lorenza Gowasa "Mirip Preman Pasar”

Erryl yang kini menjabat Ketua DPD Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan saat dihubungi Sabtu, 14 November 2026 menilai putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penegakan hukum pelanggaran HAM berat.

Menurutnya, putusan kasasi menunjukkan upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam memperjuangkan keadilan bagi korban merupakan langkah penting agar perkara pelanggaran HAM berat mendapatkan penyelesaian melalui proses hukum.

Baca juga: FUIBB Laporkan Herri Pras ke Polda Jabar atas Dugaan Penghinaan Ulama

Sebagai informasi, Erryl pernah memimpin tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam mengungkap perkara Paniai Berdarah di persidangan Pengadilan HAM Makassar pada 2022. Saat itu JPU menguraikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka.

Baca juga: PERSAJA Gelar Forum Literasi Hukum, Jaksa Siap Hadapi KUHP Baru

Erryl juga tercatat sebagai anggota Delegasi RI dalam sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss yang melaporkan kasus pelanggaran HAM berat, serta Anggota Delegasi RI pada sidang Dialog HAM antara RI dan Norwegia ke-16 di Oslo.

Putusan MA tersebut diharapkan menjadi pembelajaran penting bahwa penegakan hukum dan perjuangan mencari keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat membutuhkan konsistensi, kesungguhan, serta komitmen seluruh pihak.(Muzer)

Bagikan: