Palu -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Salah satu langkah yang ditegaskan adalah memastikan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan dinikmati negara.

Baca juga: Penyampaian Ranperda APBD 2027 Pemkab Simalungun sudah Sesuai dengan Tahapan

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Baca juga: Cegah Gejolak Harga Saat Nataru, Pemkot Bandung Perkuat Pengawasan Pasokan Pangan

Presiden menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari mineral hingga berbagai komoditas yang dibutuhkan dunia. Namun, potensi besar tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.

Baca juga: Chairum Lubis: Sinergi Media dan Polisi Harus Terus Terjaga

Prabowo menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu, sementara hasilnya justru dibawa ke luar negeri dan tidak memberikan dampak maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Baca juga: Pelindo Regional 1 Belawan Ajak Siswa SMP Swasta Pertiwi Mengenal Dunia Kepelabuhanan

“Yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, pembenahan sistem ekonomi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, sekaligus memastikan kekayaan bangsa dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Presiden juga menekankan pentingnya keberanian para pemimpin politik untuk melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan dalam sistem yang berjalan.

“Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” tegasnya.

Prabowo menyatakan arah kebijakan ekonomi nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Ia menyebut prinsip ekonomi kekeluargaan merupakan amanat para pendiri bangsa yang harus terus dijaga dan ditegakkan.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Presiden.

Sebagai langkah konkret, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh komoditas yang dikirim ke luar negeri tercatat sesuai dengan volume sebenarnya, sehingga dapat mencegah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan negara.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” pungkas Prabowo.

Pembenahan sistem ekonomi dan pengawasan pengelolaan kekayaan nasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia serta memastikan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.(red)

 

Sumber:BPMI Setpres

Bagikan: