Kota Bandung -- Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Baca juga: Pangdam I/BB Tinjau Langsung Progres Pembangunan Yonif TP 954/NB di Asahan

Meski pertumbuhan ekonomi positif, Pemkot tetap mewaspadai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya konsumsi dan kendala distribusi.

Baca juga: Pemkot Bandung Raih Peringkat Terbaik Pertama Nasional Anindhita Wistara Data 2026

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Hotel Arion Suites Bandung, Jumat, 13 November 2026.

Baca juga: Pangdam III/Siliwangi Pimpin Penutupan TMMD ke-130 Kodim 0605/Subang, Hadirkan Berbagai Pelayanan untuk Masyarakat

Iskandar menyebut Kota Bandung memiliki peran strategis sebagai ibu kota Jawa Barat sekaligus barometer stabilitas ekonomi. Dengan penduduk 2,6 juta jiwa, Bandung dituntut menjaga pertumbuhan berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan.

Baca juga: DPKP Bandung Perkuat Mitigasi, 62 Ribu Pohon Dipantau Antisipasi Cuaca Ekstrem

Berdasarkan data triwulan II 2026, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 5,84 persen year on year, lebih tinggi dari Jabar 5,73 persen dan nasional 5,29 persen.

Realisasi investasi meningkat 10,47 persen atau sekitar Rp11,92 triliun. Gini rasio membaik dari 0,44 menjadi 0,42 yang menunjukkan pemerataan pendapatan membaik.

Dari sisi inflasi, inflasi month to month Oktober 2026 tercatat 0,08 persen, salah satu terendah di Jabar. Inflasi year to date 2,18 persen dan year on year 2,95 persen, melambat dari September 3,35 persen dan di bawah nasional 3,23 persen.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi semu jika tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi yang baik. Karena itu, kita harus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu," kata Iskandar.

Ia menjelaskan kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan Oktober dengan andil 0,07 persen. Sementara kelompok pakaian, perlengkapan rumah tangga dan restoran turut memberi andil.

Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta rekreasi mengalami deflasi. Kondisi itu menjadi indikator daya beli masyarakat relatif terjaga.

Untuk antisipasi gejolak harga, Iskandar meminta operasi pasar dan pengawasan distribusi dilakukan proaktif, terutama komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam dan minyak goreng.

Ia juga mengingatkan pelaksanaan pasar murah harus tepat sasaran dengan data akurat.

"Kami berharap BPS dapat memberikan data sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan titik pelaksanaan pasar murah. Jadi lokasi yang dipilih benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Pemkot akan mengoptimalkan kerja sama antar daerah untuk memastikan pasokan pangan. Pasokan dari daerah surplus diharapkan dapat menekan harga beras dan hortikultura di pasar Kota Bandung.

Menghadapi peningkatan konsumsi jelang Nataru, Iskandar menginstruksikan empat langkah strategis TPID berjalan optimal.

Pertama, menjamin ketersediaan stok pangan aman terutama di tingkat distributor. Kedua, memastikan kelancaran distribusi logistik agar tidak terjadi hambatan pasokan ke Kota Bandung, khususnya melalui Pasar Induk Caringin dan Gedebage.

Ketiga, memperkuat komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara efektif, valid dan menenangkan agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, mengoptimalkan digitalisasi melalui pemanfaatan data harga real time untuk memantau perkembangan harga di pasar utama.

"Jangan sampai ada hambatan di jalur logistik menuju Kota Bandung. Kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memanfaatkan digitalisasi untuk memantau harga pasar secara terkini," tuturnya.(Fadly/jnl)

Sumber:Humas Kota Bandung

Bagikan: