TANGERANG SELATAN – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mematangkan penyusunan Pedoman Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara. Kegiatan berlangsung di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, Kamis hingga Sabtu (12–14 November 2026).

Baca juga: FUIBB Laporkan Herri Pras ke Polda Jabar atas Dugaan Penghinaan Ulama

FGD dibuka Sekretaris BPA Kejaksaan Agung RI, Dr. Supardi, S.H., M.H., dengan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca juga: PERSAJA Gelar Forum Literasi Hukum, Jaksa Siap Hadapi KUHP Baru

Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dalam penyusunan pedoman agar pemanfaatan Barang Rampasan Negara berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi negara.

Baca juga: Lima Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Menggerus Moral Bangsa, dari Bohong Kecil hingga Diam Saat Melihat Ketidakadilan

Dalam sambutannya, Supardi menegaskan bahwa penyelesaian Barang Rampasan Negara membutuhkan waktu, baik karena masih dalam persiapan lelang maupun belum berhasil terjual melalui lelang sebelumnya.

Baca juga: Pembekalan PPPJ Angkatan 83, Jaksa Agung: Hati Nurani Jadi Batas Agar Wewenang Tak Sewenang-wenang

Selama proses tersebut, aset membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan agar tidak rusak atau mengalami penurunan nilai ekonomis. Karena itu, pemanfaatan sementara dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga nilai aset sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemanfaatan aset tidak menghambat proses penyelesaian akhir, pelaksanaan putusan pengadilan, maupun perlindungan hak korban dan pihak lain yang berhak.

Supardi meminta Tim Perumus memperhatikan tiga aspek utama dalam penyusunan pedoman, yakni penetapan kelayakan aset, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarsatuan kerja, serta mekanisme pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset.

Menurutnya, setiap usulan pemanfaatan harus melalui kajian menyeluruh, meliputi status hukum, kondisi fisik, penguasaan aset, potensi penerimaan, biaya pemeliharaan, hingga risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, pedoman harus mengatur secara jelas peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan BPA, mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga pengawasan pelaksanaan perjanjian.

“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” demikian penekanan Supardi dalam arahannya.

Terkait skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO), Supardi meminta Tim Perumus menelaah secara cermat dasar hukum serta batas kewenangan masing-masing skema. Masukan Kementerian Keuangan dinilai penting untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan dan mekanisme persetujuannya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyelesaian Aset BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa FGD tersebut difokuskan pada pendalaman dasar hukum, tata cara sewa, kedudukan usulan KSPO, serta penyusunan prosedur pemanfaatan aset yang seragam.

Kegiatan selama tiga hari itu dibagi dalam sejumlah agenda. Hari pertama diisi pemaparan lima narasumber dari Kementerian Keuangan mengenai harmonisasi kebijakan, tata cara pemanfaatan, mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, dan penyelarasan pemanfaatan sementara dengan proses lelang.

Hari kedua dilanjutkan dengan pembahasan internal Tim Perumus terkait ruang lingkup pedoman, pembagian kewenangan, prosedur pemanfaatan, dan kelengkapan administrasi. Adapun hari ketiga difokuskan pada evaluasi hasil perumusan dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Melalui FGD ini, BPA menargetkan tersusunnya rancangan pedoman yang mencakup tata cara sewa, rumusan KSPO sesuai dasar hukum, standar prosedur administrasi, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan hasil pemanfaatan.

Pedoman tersebut juga diharapkan memberikan kepastian mengenai alur koordinasi dan pembagian kewenangan antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan BPA.

Dengan adanya pedoman yang seragam, pemanfaatan Barang Rampasan Negara diharapkan semakin profesional dan akuntabel, sekaligus menjaga nilai ekonomis aset serta meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak pihak yang berkepentingan. (Muzer)

Bagikan: