JAKARTA -- Kripsi moral tidak selalu hadir lewat peristiwa besar yang mengguncang layar televisi. Ia sering bersembunyi di kebiasaan sehari-hari yang dibiarkan, diwariskan, dan akhirnya dianggap wajar oleh hampir semua orang.

Baca juga: Hukum Percaya Mitos dan Ramalan dalam Islam, Ini Dalilnya

Sebuah artikel di kanal gaya hidup IDN Times pada 2026 memetakan lima kebiasaan yang, tanpa disadari, justru memperparah krisis moral di tengah masyarakat. Kelima kebiasaan itu bukan tindakan kriminal yang kasat mata, melainkan perilaku kecil yang berulang dan jarang dikoreksi. Namun, dampaknya merambat jauh ke fondasi kepercayaan sosial.

Baca juga: Bayang-Bayang Emas Hitam: Jaksa yang Memburu Korupsi, Kini Terperangkap di Asap Pembangkit yang Gelap

Yang pertama adalah menganggap kebohongan kecil sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi. Seseorang mengaku sudah menyelesaikan pekerjaan padahal belum, memberi alasan palsu saat terlambat, atau memanipulasi cerita agar tidak disalahkan. Ketika dilakukan sesekali, kebohongan itu terlihat tidak berbahaya. Tetapi ketika menjadi kebiasaan, kejujuran menjadi hal pertama yang dikorbankan.

Baca juga: Jejak Emas di Balik Gerimis Sentul: Ketika Brankas Bicara, Siapa yang Diam?

Persoalannya bertambah serius ketika kebohongan mulai dipakai untuk meraih keuntungan atau menghindari tanggung jawab. Seseorang terbiasa mengubah cerita agar tampak benar, bahkan ketika orang lain harus menanggung akibatnya. Kepercayaan pun runtuh karena perkataan tidak lagi bisa dijadikan pegangan.

Baca juga: Ketika Pengemudi Ojol Disebut Pengusaha Mikro: Siapa yang Sebenarnya Mendapat Untung?

Kebiasaan itu menemukan padanannya di ruang pendidikan. Praktik menyontek dan titip absen di sekolah, sebagaimana diberitakan RRI pada April 2026, disebut sebagai benih korupsi yang tumbuh sejak dini. Seorang siswi SMA Negeri 1 Tahuna, Mayzerah V. Q. Mocodompis, menyebut kebiasaan tidak jujur di kelas dapat berdampak sistemik pada karakter bangsa. "Kelihatannya sepele dan dampaknya saat ini mungkin kecil, tapi siapa yang tahu saat kita sudah di lingkungan kerja nanti," ujarnya.

Kebiasaan kedua adalah membenarkan tindakan salah selama menguntungkan diri sendiri. Mengambil hak rekan kerja, menyerobot antrean, memakai fasilitas umum secara sembarangan, atau memanfaatkan koneksi untuk perlakuan khusus sering dibela dengan alasan pragmatis. Pelakunya tidak lagi bertanya apakah tindakannya adil, melainkan hanya menghitung untung yang bisa diraih.

Cara berpikir semacam itu membuat praktik curang sulit dikritik karena selalu ada pembenaran. Lingkungan yang membiarkan perilaku tersebut berisiko membuat orang yang berusaha jujur justru dipandang tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Padahal, ukuran benar dan salah tidak seharusnya tunduk pada besar-kecilnya keuntungan.

Kebiasaan ketiga adalah ikut menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Meneruskan pesan, mengunggah tangkapan layar percakapan, atau membagikan kabar yang sedang ramai hanya butuh beberapa detik. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar telah diperiksa sumber dan konteksnya.

Dampaknya tidak berhenti pada kesalahan informasi. Nama baik seseorang bisa hancur, konflik meluas, dan orang yang menjadi sasaran harus menanggung tekanan dari banyak pihak. Kajian akademik yang terbit pada 2026 menyebut praktik komunikasi digital masyarakat Indonesia menunjukkan krisis etika dan degradasi akhlak, ditandai maraknya hoaks, ujaran kebencian, fitnah, serta komunikasi tidak beradab. Data awal bahkan menunjukkan 51 persen siswa merasa bebas mengunggah apa pun ke media sosial karena menganggapnya sekadar hiburan.

Kebiasaan keempat adalah menjadikan penghinaan sebagai bahan candaan. Mengolok-olok kondisi fisik, latar belakang keluarga, pekerjaan, atau kekurangan seseorang sering dibungkus alasan "hanya bercanda". Pelakunya mungkin merasa tidak berniat buruk, tetapi sasaran tetap bisa merasa direndahkan.

Kebiasaan itu membentuk lingkungan yang menganggap penghinaan sebagai bagian normal dari pergaulan. Orang yang keberatan bahkan berisiko dicap terlalu sensitif. Padahal, kebebasan bercanda tetap perlu disertai kesadaran bahwa batas kenyamanan setiap orang berbeda. Menghormati seseorang berarti tidak menjadikan kelemahannya sebagai hiburan, meskipun dilakukan di hadapan banyak teman.

Kebiasaan kelima adalah diam ketika melihat ketidakadilan demi menghindari masalah. Seseorang mengetahui rekannya menjadi sasaran perundungan di tempat kerja, tetapi memilih bungkam karena tidak ingin berurusan dengan pelaku. Sikap diam memang bisa jadi pilihan rasional saat keselamatan terancam. Namun, ketika menjadi kebiasaan, diam justru memberi ruang bagi perilaku buruk untuk terus terjadi.

Korban bisa merasa tidak memiliki dukungan, sementara pelaku tidak menerima teguran atau konsekuensi yang semestinya. Membela orang yang diperlakukan tidak adil tidak selalu berarti konfrontasi langsung. Melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, memberikan dukungan kepada korban, atau menolak ikut menertawakan perlakuan tersebut juga merupakan bentuk keberanian moral.

Kelima kebiasaan itu bukanlah daftar tertutup. Data lapangan menunjukkan krisis moral memiliki wajah yang lebih luas dan lebih keras. Sepanjang 2025, tercatat 440 tawuran di wilayah Polda Metro Jaya, sementara pada periode Januari-Februari 2026 saja ada 35 kasus tawuran di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Sebagian pelaku menggunakan celurit dan air keras yang menimbulkan cacat permanen pada korban.

Di dunia pendidikan, kasus kekerasan di satuan pendidikan naik dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024 dan 641 kasus pada 2025. Sepanjang Januari-Maret 2026 saja tercatat 233 kasus, dengan 19 persen di antaranya berupa perundungan. Data PISA 2025 menunjukkan 24,1 persen siswa Indonesia pernah mengalami perundungan, dengan ejekan verbal dialami 15,2 persen siswa dan rumor buruk menimpa 11,6 persen di antaranya.

Krisis moral juga merambah ruang digital. Densus 88 Antiteror Polri mencatat 70 anak di 19 provinsi terpapar konten kekerasan ekstrem melalui grup komunitas digital bernama True Crime Community, dengan jumlah tertinggi di DKI Jakarta sebanyak 15 anak dan Jawa Barat 12 anak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan mengungkap 110 anak usia 10-18 tahun yang direkrut tersangka terorisme secara daring.

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Parindu, Ageng Setia Perdana, menyebut fenomena anak berani membentak orang tua, maraknya pergaulan bebas, hingga kebiasaan mempertontonkan dosa dan aib di media sosial sebagai gambaran nyata rapuhnya moral. Menurutnya, hilangnya rasa malu menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kerusakan sosial yang lebih luas. "Kalau rasa malu sudah hilang maka orang akan berbuat sesukanya," katanya dalam Obrolan Mutiara Pagi RRI Sanggau, Kamis 21 Mei 2026.

Di balik semua itu, ada satu benang merah yang jarang dibahas: keteladanan yang kosong. Kompas dalam analisisnya pada Oktober 2025 menyoroti bahwa generasi muda tumbuh di tengah ketimpangan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan sistem sosial yang menua, tetapi jarang diberi figur yang dapat diteladani. Tingkat pengangguran pemuda usia 15-24 tahun mencapai 16,3 persen, tertinggi di Asia Tenggara, sementara sekitar 63 persen pekerja muda berada di sektor informal dengan pendapatan di bawah upah minimum.

Kemenko PMK pada Desember 2025 mulai mematangkan regulasi nasional penguatan karakter sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan, perundungan, intoleransi, adiksi digital, dan degradasi moral yang melibatkan anak dan remaja. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito, menegaskan akar persoalan karakter tidak bisa ditangani secara parsial. "Ia harus mulai dibenahi dari lima ekosistem: keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, lingkungan ibadah, hingga ruang digital," tegasnya.

Namun, regulasi tidak akan cukup jika kebiasaan-kebiasaan kecil itu tetap dibiarkan hidup di rumah, di kelas, di kantor, dan di grup percakapan keluarga. Sebab krisis moral tidak hanya soal tindakan individu, melainkan juga soal kebiasaan yang dibiarkan tumbuh di tengah lingkungan masyarakat. Sesuatu yang sering dilakukan belum tentu benar, dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri belum tentu bisa dibenarkan.

Yang kini menunggu jawaban adalah seberapa cepat kesadaran itu berubah menjadi tanggung jawab. Perubahan memang bisa dimulai dari kesediaan untuk bertanggung jawab atas perkataan, keputusan, dan perlakuan terhadap orang lain. Tetapi tanpa ekosistem yang menopang, kesediaan individu akan terus berbenturan dengan kebiasaan lama yang enggan dikoreksi.

(Drt/Red)

Bagikan: