Oleh: Zuli HendriyantoPemerhati Ekonomi dan HukumBaca juga: Dari Kebijakan ke Kesejahteraan - Menguji Pemerintahan dengan Hukum, Data, Anggaran, Pemeriksaan, dan Manfaat NyataINDOFAKTA.COM -- Wapres bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk rakyat, maka itu wacana mengenai kemungkinan Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH. MH. menjadi Wakil Presiden RI menarik untuk dikaji dari perspektif politik, ekonomi, hukum, dan kepentingan nasional.
Baca juga: Hukum Percaya Mitos dan Ramalan dalam Islam, Ini Dalilnya Baca juga: Bayang-Bayang Emas Hitam: Jaksa yang Memburu Korupsi, Kini Terperangkap di Asap Pembangkit yang GelapPembahasan ini bukan untuk memastikan atau mendahului keputusan konstitusional, melainkan menguji apakah pengalaman dan kapasitas Dasco berpotensi memberikan nilai tambah bagi pemerintahan Indonesia.
Baca juga: Jejak Emas di Balik Gerimis Sentul: Ketika Brankas Bicara, Siapa yang Diam? Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu memperbaiki koordinasi pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dasco memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional. Kiprahnya sebagai Anggota dan Pimpinan DPR RI memberikan pemahaman mengenai legislasi, pengawasan, penganggaran, serta komunikasi antarlembaga negara. Latar belakang pendidikannya di bidang teknik dan hukum juga menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya.
Pengalaman tersebut merupakan modal yang patut diperhitungkan. Namun, pengalaman politik tidak otomatis menjamin keberhasilan dalam pemerintahan. Justru kemampuan mengubah pengalaman menjadi kebijakan dan hasil yang memberi manfaat nyata bagi rakyat harus menjadi ukuran utama.
I. ANALISIS SWOT
STRENGTH (KEKUATAN)
Pertama, Dasco mempunyai pengalaman politik nasional dan memahami dinamika pengambilan keputusan di tingkat pusat. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Kedua, pengalamannya sebagai Pimpinan DPR RI memberikan pemahaman mengenai proses legislasi, pengawasan pemerintah, dan penganggaran negara. Kemampuan ini berpotensi memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif tanpa menghilangkan fungsi pengawasan DPR.
Ketiga, latar belakang hukum menjadi nilai tambah dalam mengawal kebijakan agar mempunyai dasar hukum yang kuat, memberikan kepastian, serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Keempat, jaringan politik dan kelembagaan yang dimilikinya berpotensi membantu koordinasi penyelesaian persoalan nasional. Kekuatan jaringan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok. WEAKNESSES (KELEMAHAN) Pertama, pengalaman legislatif berbeda dengan pengalaman eksekutif. Menjalankan pemerintahan membutuhkan kemampuan manajemen birokrasi, pengendalian program, koordinasi kementerian, dan evaluasi pembangunan. Kedua, Dasco harus mampu membuktikan bahwa kepentingan nasional berada di atas kepentingan partai maupun kelompok politik. Ketiga, jabatan Wakil Presiden membawa ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi. Popularitas dan kekuatan politik tidak cukup apabila tidak disertai hasil konkret. Keempat, pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan atau dualisme pengambilan keputusan. OPPORTUNITIES (PELUANG) Pertama, memperkuat koordinasi Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan kementerian agar kebijakan nasional tidak terhambat persoalan komunikasi kelembagaan. Kedua, mempercepat penyelesaian hambatan regulasi yang mengganggu investasi, pembangunan, dan pelayanan publik. Ketiga, memperkuat stabilitas politik melalui dialog dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Keempat, mengawal program strategis pemerintah, khususnya ketahanan pangan, energi, pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelima, memperkuat kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih agar kepercayaan masyarakat serta dunia usaha semakin baik. THREATS (ANCAMAN)
Pertama, ancaman yang harus diantisipasi meliputi polarisasi politik, konflik kepentingan, konsentrasi kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta risiko kegagalan memenuhi harapan masyarakat. Kedua, risiko lainnya adalah munculnya anggapan bahwa jabatan negara hanya menjadi bagian dari kompromi elite politik.
Ketiga, setiap proses harus menghormati konstitusi, demokrasi, transparansi, dan kepentingan rakyat. Kekuatan politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. II. MANFAAT NYATA JIKA DASCO MENJADI WAPRES RI
Apabila suatu saat Dasco dipercaya menjadi Wakil Presiden RI melalui mekanisme yang sah, terdapat sepuluh manfaat yang patut menjadi sasaran kinerjanya. 1. Pemerintahan lebih efektif. Koordinasi lintas kementerian diperkuat agar penyelesaian persoalan nasional tidak terhambat birokrasi.
2. Hubungan Pemerintah dan DPR lebih produktif. Pembahasan kebijakan dan regulasi dapat berlangsung lebih efektif dengan tetap menjaga independensi parlemen.
3. Kepastian hukum meningkat. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara adil tanpa tebang pilih.
4. Perekonomian semakin kuat. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, investasi berkualitas, dan daya saing nasional.
5. Lapangan kerja semakin luas. Investasi dan pembangunan harus memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
6. Ketahanan pangan semakin terjamin. Produksi, distribusi, ketersediaan, dan keterjangkauan harga pangan harus menjadi prioritas. 7. Ketahanan energi semakin baik. Pengelolaan energi perlu memperhatikan kemandirian, efisiensi, keterjangkauan, dan keberlanjutan. 8. Pelayanan publik semakin berkualitas. Masyarakat harus memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan kebutuhan dasar secara cepat dan adil. 9. Penanganan bencana semakin efektif. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus mampu mempercepat penyelamatan serta pemulihan masyarakat terdampak. 10. Kesejahteraan rakyat meningkat. Seluruh kebijakan harus bermuara pada pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, pemerataan pembangunan, dan kehidupan masyarakat yang lebih layak.
III. SEPULUH AGENDA KERJA 100 HARI PERTAMA
Jika suatu saat memperoleh amanah sebagai Wakil Presiden, Dasco perlu memulai dengan agenda kerja yang terukur, bukan sekadar kegiatan seremonial. Agenda tersebut meliputi: 1. Mengevaluasi program prioritas nasional dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya.2. Memetakan persoalan birokrasi dan regulasi yang menghambat pembangunan.3. Memperkuat koordinasi lintas kementerian dengan target penyelesaian yang jelas.4. Mengawal stabilitas harga dan ketersediaan pangan.5. Memperkuat ketahanan energi nasional.6. Mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja.7. Mengawal kepastian hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan.8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.9. Memperkuat koordinasi penanganan bencana.10. Menyampaikan laporan perkembangan kinerja secara transparan kepada masyarakat.
Seratus hari bukan waktu untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, periode tersebut cukup penting untuk menunjukkan arah kerja, membangun sistem koordinasi, dan menetapkan target yang dapat dievaluasi. IV. DASAR KONSTITUSIONAL HARUS MENJADI PEGANGAN Pembahasan mengenai kemungkinan Dasco menjadi Wakil Presiden RI tidak boleh mengabaikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 6A mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, wacana Dasco menjadi Wapres harus memperhatikan kondisi hukum yang memungkinkan serta mekanisme pengisian jabatan sebagaimana diatur konstitusi. Tidak boleh ada jalan pintas yang mengabaikan hukum. V. KEPENTINGAN RAKYAT HARUS DI ATAS KEPENTINGAN KEKUASAAN Dari analisis tersebut, Dasco mempunyai sejumlah modal yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pembahasan kepemimpinan nasional. Pengalaman politik, kepemimpinan legislatif, latar belakang hukum, dan kemampuan komunikasi kelembagaan merupakan potensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintahan.
Namun, semua itu harus dibuktikan melalui kemampuan menjalankan tugas eksekutif, menjaga integritas, memahami persoalan ekonomi, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat. Maka itu pertanyaan terpenting bukan sekadar apakah Dasco mampu menduduki posisi Wakil Presiden, melainkan apakah ia mampu menggunakan amanah tersebut untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi nasional, menjaga stabilitas harga, memberantas korupsi, menegakkan hukum, memperbaiki pelayanan publik, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Jika Dasco suatu saat dipercaya menjadi Wapres melalui mekanisme konstitusional, maka kesempatan tersebut harus dijawab dengan kerja nyata dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Jabatan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan bukanlah ukuran keberhasilan. Manfaat nyata bagi rakyat yang harus menjadi ukuran tertinggi kepemimpinan. Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah pengalaman menjadi kemampuan, kemampuan menjadi kebijakan, kebijakan menjadi hasil, dan hasil menjadi kesejahteraan.
Jika Dasco mampu membuktikan integritas, kompetensi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan kinerja yang bermanfaat bagi seluruh rakyat, maka potensi kepemimpinannya layak dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan semata-mata dukungan politik. Sebab Wakil Presiden yang baik bukan hanya kuat di pusat kekuasaan, melainkan mampu membantu menghadirkan negara yang lebih adil, pemerintahan yang lebih efektif, ekonomi yang lebih kuat, dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 16 November 2026
Bagikan: