Jakarta -- Putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas dalam perkara pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014 menjadi babak penting penegakan hukum dan keadilan bagi korban di Papua.
Baca juga: Kejati Jabar Tahan Tersangka B.K dalam Dugaan Korupsi Proyek Convention Center UPI Senilai Rp52,4 MiliarMelalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tanggal 10 November 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan JPU Kejaksaan Agung atas putusan bebas Pengadilan HAM pada PN Makassar terhadap terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.
Baca juga: BPA Kejaksaan Matangkan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara, Gandeng Kementerian KeuanganPutusan tersebut menandai perkembangan penting dalam upaya penuntasan perkara pelanggaran HAM berat yang selama ini menghadapi tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum.
Baca juga: Wakil Jaksa Agung: Jaksa Paripurna Harus Cerdas, Berintegritas, dan Berhati NuraniKeberhasilan kasasi ini tidak terlepas dari komitmen Jaksa Agung RI Prof. ST Burhanuddin yang sejak awal memberikan perhatian terhadap penyelesaian perkara Paniai. Di bawah kepemimpinannya, Kejagung terus mendorong penanganan perkara pelanggaran HAM berat dilaksanakan secara serius, profesional, dan berorientasi pada pencarian keadilan.
Baca juga: Polrestabes Medan Ungkap 1.148 Kasus Kejahatan Jalanan di Medan, 75 Residivis Tumbang DitembakLangkah tersebut juga berkaitan erat dengan kerja panjang tim penuntut umum yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes, S.H., M.H., Direktur HAM Berat pada Jampidsus periode 2021-2022.Melalui Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRIN-/A/Fh.2/05/2022, Jaksa Agung membentuk dan menunjuk tim penuntut umum untuk menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai, Papua tahun 2014.Tim yang terdiri puluhan jaksa pilihan tersebut dipimpin langsung oleh Erryl Prima Putra Agoes. Ia mengemban tugas mengawal proses penuntutan sekaligus melaksanakan perintah Jaksa Agung membawa kasus Paniai ke Pengadilan HAM.Dalam pelaksanaannya, Erryl tidak hanya mengoordinasikan tim, tetapi juga terlibat langsung memimpin penuntutan di Pengadilan HAM Makassar pada 2022. Upaya tersebut menjadi bagian perjalanan panjang penegakan hukum atas peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di Kabupaten Paniai.Dalam keterangannya Minggu malam, 15 November 2026, Erryl mengungkapkan proses pengungkapan perkara tersebut juga mendapat dukungan tim serta sejumlah tokoh masyarakat Papua. Dukungan berbagai pihak dinilai penting membantu pengungkapan peristiwa yang menjadi perhatian luas tersebut.Selain memimpin penuntutan Paniai, Erryl tercatat pernah menjadi anggota Delegasi RI dalam sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss untuk melaporkan perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Ia juga pernah menjadi anggota Delegasi RI dalam Dialog HAM ke-16 Indonesia-Norwegia di Oslo.*Catatan Kelam di Papua*Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John Gobay menyampaikan Peristiwa Paniai Berdarah 8 Desember 2014 merupakan catatan kelam perjalanan penegakan HAM di Tanah Papua.Peristiwa tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 17 orang luka-luka akibat kekerasan dan penembakan di sekitar Lapangan Karel Gobay serta Koramil 1705-02/Enarotali, Kabupaten Paniai.Menurut John Gobay, Paniai bukan sekadar persoalan keamanan atau konflik masyarakat dan aparat, melainkan persoalan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara mengungkap kebenaran, menegakkan hukum, memberi keadilan kepada korban, serta memastikan tragedi serupa tidak terulang.Ia menilai, setelah perjalanan panjang mulai advokasi, penyelidikan, penyidikan, persidangan hingga upaya hukum, dikabulkannya kasasi Kejagung oleh MA pada 10 November 2026 menjadi perkembangan penting bagi penegakan HAM di Papua.Putusan tersebut memberikan harapan baru bagi keluarga korban dan masyarakat yang menantikan penegakan hukum atas Peristiwa Paniai.Pada akhirnya, penanganan perkara pelanggaran HAM berat bukan hanya soal proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab, tetapi juga tanggung jawab negara menghadirkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban.Putusan kasasi ini menjadi babak baru. Komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta kerja tim penuntut umum yang pernah dipimpin Dr. Erryl Prima Putra Agoes menjadi bagian rangkaian upaya Kejagung mengawal penyelesaian perkara Paniai.(muzer)
Bagikan: