Kota Bandung – Lahan eks Palaguna di kawasan Alun-Alun Bandung dinilai memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus ruang ekspresi seni dan budaya. DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan pemanfaatan kawasan tersebut demi kepentingan lingkungan dan pelestarian budaya.
Baca juga: Pemprov Jabar Perlu Perluas Kerjasama Atasi PengangguranAnggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, S.Ak., S.M., menyampaikan hal itu saat menerima audiensi budayawan dan seniman yang tergabung dalam Paguyuban Satria Kiansantang Barisan Reformasi (Paskibar), di Auditorium DPRD Kota Bandung, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Anggota Legislatif Jabar Dukung 7 Langkah Pemerintah Prabowo dalam Menjamin Hak Kesehatan RakyatPertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., serta perwakilan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
Baca juga: DPRD Kota Bandung Dukung Disdik Percepat Penuntasan Anak Tidak SekolahAndri menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para budayawan dan seniman yang menginginkan kawasan eks Palaguna dimanfaatkan sebagai ruang publik yang mendukung ekologi perkotaan sekaligus pengembangan kebudayaan.
Baca juga: DPRD Jabar Minta Bank BJB Perkuat Pendampingan UMKM agar Naik KelasMenurutnya, kawasan tersebut juga memiliki nilai sejarah, termasuk keberadaan situs cagar budaya berupa sumur pertama di Kota Bandung.“Kami berharap pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk menunjang ekologi sekaligus pemajuan kebudayaan. Aspirasi para budayawan dan seniman ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait,” ujar Andri.Ia menjelaskan, lahan eks Palaguna merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan pihak berwenang agar aspirasi tersebut dapat direalisasikan.DPRD Soroti Ketertiban Kawasan WisataSelain membahas pemanfaatan eks Palaguna, Andri juga menyoroti persoalan ketertiban sosial di sejumlah destinasi wisata Kota Bandung, khususnya Jalan Asia Afrika, Jalan Banceuy, dan Jalan Braga.Ia menilai keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta dugaan praktik eksploitasi anak yang melibatkan anak-anak untuk berjualan hingga larut malam, perlu mendapat penanganan serius.Andri mendorong koordinasi terpadu antara Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta aparatur kewilayahan melalui pembentukan satuan tugas lintas organisasi perangkat daerah (OPD).“Kami mendorong agar dibentuk task force, tim kerja lintas sektor untuk mengawal kawasan wisata. Petugas perlu ditempatkan di sejumlah titik strategis agar persoalan gelandangan, pengemis, dan terutama eksploitasi anak dapat segera ditangani,” tegasnya.Ia menekankan perlunya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi. Anak-anak, menurutnya, harus mendapatkan hak untuk beristirahat dan tidak dibebani aktivitas berjualan hingga malam hari.Apabila ditemukan indikasi eksploitasi, pemerintah diminta segera melakukan penanganan serta pembinaan terhadap orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab.Andri juga mengusulkan penataan aktivitas perdagangan dan penawaran jasa di kawasan wisata, terutama Jalan Braga. Pendataan serta pengaturan zonasi bagi pedagang dan pelaku usaha dinilai penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan.DPRD berharap penataan kawasan wisata dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman, sekaligus tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.(Ychs)
Sumber:Humas DPRD Kota Bandung
Bagikan: