Kota Bandung – DPRD Kota Bandung mendukung langkah Dinas Pendidikan (Disdik) menggandeng aparatur kewilayahan untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan keakuratan data sekaligus mendorong target penuntasan ATS di Kota Bandung pada 2029.

Baca juga: Dua Tokoh Jabar Masuk Daftar 19 Pahlawan Nasional, DPRD Beri Apresiasi

Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5–6 Tahun Kota Bandung di Aula Wyata Guna, Rabu (11/11/2026).

Baca juga: Penilaian Legislatif Jabar Fasilitasi Rumah Bagi Rakyat Kian Meningkat

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu melibatkan lintas perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) kelurahan se-Kota Bandung.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Penyelesaian Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Majalengka

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron.

Baca juga: Demi Target PAD Di Tahun 2027 Pemprov Jabar Perlu Optimalkan Pengelolaan Kekayaan Daerah

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keterlibatan aparatur kecamatan dan kelurahan dalam upaya menuntaskan persoalan ATS. Menurutnya, petugas kewilayahan memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ia mengungkapkan, proses pendataan saat ini baru mencapai sekitar 32 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama karena karakteristik wilayah dan medan pendataan yang beragam.

"Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kang Asmul itu menilai perlu adanya evaluasi terhadap beban kerja dan dukungan bagi aparatur kewilayahan. Ia menegaskan, sinergi pemerintah kota dengan kecamatan dan kelurahan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penanganan ATS serta berbagai persoalan sosial lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar penentuan kebijakan dan program intervensi pemerintah.

Menurutnya, laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau *under-report* dapat menyebabkan program pemerintah tidak tepat sasaran. Karena itu, budaya pelaporan yang hanya menampilkan kondisi baik atau dikenal dengan istilah Asal Bapak Senang (ABS) perlu diubah.

"Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat," tutur Iman.

Ia menjelaskan, penanganan persoalan pendidikan dan sosial harus dilakukan berdasarkan akar permasalahan. Faktor ekonomi keluarga, motivasi anak, hingga kondisi keluarga perlu menjadi perhatian dalam upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah.

Iman juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar penanganan ATS tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pemberdayaan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan dan ekonomi keluarga.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah penanganan ATS bersama para camat dan pemangku wilayah.

Ia meminta setiap kecamatan melakukan pemetaan, menyusun rencana aksi, serta memastikan tindak lanjut konkret terhadap anak-anak yang belum mengakses pendidikan di wilayah masing-masing.

Disdik Kota Bandung juga terus melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala melalui koordinasi dengan pihak kelurahan serta pemanfaatan aplikasi khusus.

Asep optimistis pendekatan yang tepat dapat mendorong anak-anak kembali mengenyam pendidikan. Ia mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program tersebut telah meluluskan banyak warga. Bahkan, sejumlah lulusan berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Melalui penguatan pendataan dan kolaborasi lintas sektor, upaya penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Bandung diharapkan semakin optimal sehingga target penuntasan pada 2029 dapat tercapai.(Ychs)
 

Bagikan: