SAMOSIR – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, Senin (16/11/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak Kejari Samosir menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sihapilis dan Huta Ginjang yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Samosir.
Kedatangan para jurnalis tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir, Akwan Annas, didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Juna Karokaro.
Baca juga: Antisipasi Gangguan Kamtibmas Di Wilayahnya, Kapolsek Sunggal Pimpin Langsung Patroli KRYDTurut hadir Ketua PWI Samosir Tumpal Sijabat, Sekretaris PWI Samosir Hotdon Naibaho, Penasehat PWI Samosir Robin Nainggolan, serta sejumlah jurnalis dari berbagai media.
Baca juga: Kejati Jabar Tahan Tersangka B.K dalam Dugaan Korupsi Proyek Convention Center UPI Senilai Rp52,4 MiliarDalam penyampaian aspirasi, Aliansi Jurnalis meminta Kejari Samosir memberikan perhatian serius terhadap dugaan persoalan dalam kedua proyek tersebut. Mereka berharap penanganan perkara tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Baca juga: BPA Kejaksaan Matangkan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara, Gandeng Kementerian KeuanganBerdasarkan data nilai kontrak yang menjadi sorotan, proyek Huta Ginjang memiliki nilai kontrak sebesar Rp8.774.450.000 yang dikerjakan CV Torgabe Artha Nugraha. Sementara proyek Sihapilis–Tanjungan memiliki nilai kontrak Rp9.699.450.000 dengan pelaksana PT Sangguna Garuda Persada. Dengan demikian, total nilai kontrak kedua proyek tersebut mencapai Rp18.473.900.000 atau sekitar Rp18,47 miliar.
Baca juga: Wakil Jaksa Agung: Jaksa Paripurna Harus Cerdas, Berintegritas, dan Berhati NuraniBesarnya nilai anggaran tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.Aliansi Jurnalis juga meminta Kejari Samosir memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang disebut telah berjalan sekitar dua tahun sejak memasuki tahap penyidikan.Mereka menegaskan, desakan tersebut bukan untuk menghakimi atau menetapkan pihak tertentu bersalah. Semua pihak, baik instansi terkait maupun perusahaan pelaksana, tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan harus dihormati berdasarkan asas praduga tak bersalah.Namun, keterbukaan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut dinilai penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah berjalan sebagaimana mestinya.Menanggapi aspirasi tersebut, Kajari Samosir, Akwan Annas menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan para jurnalis. Ia menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi proyek Sihapilis dan Huta Ginjang menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian dan prioritas pihaknya."Kebetulan saya masih tiga bulan sebagai Kajari Samosir. Jadi, saya sedang mendalami perkara ini dan harus berhati-hati dalam penanganannya," ujar Akwan.Ia juga mengungkapkan bahwa penanganan kedua proyek tersebut telah mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), dengan harapan perkara tersebut dapat segera dituntaskan.Akwan menegaskan, dirinya memiliki komitmen untuk tidak berkompromi terhadap perkara tindak pidana korupsi.Aliansi Jurnalis berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui penanganan perkara yang profesional, transparan, dan objektif hingga dugaan persoalan dalam proyek Sihapilis dan Huta Ginjang memperoleh kepastian hukum.(Jst)
Bagikan: