Adikarya Parlemen

Baca juga: Eksibisi Kabaddi Porprov Jabar 2026 Sukses, Uung Tanuwidjaja Apresiasi Panitia dan Atlet

Bogor -- Persoalan sampah di berbagai daerah hingga saat ini masih persoalan yang harus menjadi perhatian. Pasalnya persoalan sampah berkaitan erat dengan jumlah penduduk.

Baca juga: Prasetyawati: Sekolah Rakyat Prabowo Jadi Jalan Putus Rantai Kemiskinan

Persoalan sampah yang berkorelasi dengan jumlah penduduk, volume sampah akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tantangan yang dihadapi dengan kondisi ini, sampah harus dikelola dan diolah dengan tepat.

Baca juga: TPT Jabar Turun ke 6,67 Persen, Lulusan SMK Masih Mendominasi Pengangguran

Pengelolaan tersebut, tentunya harus memperhatikan aspek volume sampah berkurang, lingkup hidup tetapi terjaga serta pengolahan sampah dapat dikelola secara efisien dan diharapkan memberikan manfaat dari sisi ekonomi.

Baca juga: Kang Asmul: Koperasi Syariah Kunci Perkuat Ekonomi Umat di Bandung

" menyikapi kondisi ini di berbagai daerah apalagi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Jabar yang saat ini sudah mencapai 6, 1 juta jiwa pengelolaan sampah harus dikelola secara berkesinambungan serta dari aspek pengelolaannya tentunya harus dikelola dari hulu hingga hilir" ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Prasetyawati, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar lebih lanjut mengatakan pihak legislatif Jabar memberikan dukungan penuh agar seluruh daerah di Jabar dapat menyelesaikan pengolahan sampah secara tuntas.

Bagi Jabar, dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 50 juta jiwa , diperkirakan 
volume sampah melampaui 25.000 ton per hari.

Volume sampah tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan sebagian besar  sampah itu ada di daerah urban yaitu  dari aglomerasi Bandung Raya serta Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) .

Khusus untuk Kabupaten Bogor, dengan penduduk  terbesar di Jabar, volume sampah juga menempati urutan terbanyak. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pemkab setempat volume sampah per hari saat ini mencapai 12.000 ton per hari.

Kondisi sampah di Kabupaten Bogor ini, belum dapat diolah secara maksimal. Kondisi faktual di beberapa lokasi, salah satunya di Kecamatan Gunung Putri, masih ada TPS liar.

" Jika sampah itu untuk pengolahan tak diselesaikan secara tuntas Kabupaten Bogor akan mengalami Krisis pengelolaan sampah" kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan pemerintah baik Provinsi Jabar dan juga Pemkab Bogor telah melakukan serangkaian langkah untuk menyelesaikan persoalan  sampah. Berbagai program untuk pengolahan sampah saat ini sudah direalisasikan.

Pengolahan sampah saat ini, di proses melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) konvensional dengan metode open dumping atau controlled landfill yang sudah over kapasitas.

“ menyikapi kondisi ini dibutuhkan reformasi  total untuk memaksimalkan pengolahan sampah melalui penambahan program pengolahan sampah yang sarat inovasi teknologi pengolahan sampah serta perlu ada perluasan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah " kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan untuk teknis pengelolaan sampah melalui TPPAS 
adalah operasionalisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional.

Kehadiran fasilitas modern berbasis teknologi menjadi jawaban wajib atas keterbatasan lahan TPA konvensional di berbagai Kabupaten/Kota.

TPPAS yang beroperasi di wilayah Bogor yaitu TPPAS Lulut-Nambo diproyeksikan menyerap sampah dari wilayah Bogor, Depok, dan sekitarnya untuk diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai pengganti batu bara bagi industri semen.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan 
keberadaan TPPAS yang sudah beroperasi saat ini, kendati TPPAS canggih sudah digunakan , tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika tidak dibarengi dengan efisiensi pemilahan dari sumbernya.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk konsisten mengedukasi warga agar melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga.

"Jika sampah sampai di TPPAS dalam keadaan tercampur masif, efisiensi mesin pengolah dan nilai ekonomis produk olahan seperti RDF akan menurun. Oleh karena itu, penguatan bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R), dan penerapan insentif-disinsentif bagi desa atau kelurahan harus digalakkan," kata Prasetyawati.

Prasetyawati, yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar dalam keterangannya mengatakan komitmen legislatif Jabar untuk menuntaskan persoalan sampah Kondisi terkini, sesuai dengan fungsi yang dimiliki, saat ini sudah membuat berbagai langkah baru.

Salah satunya, sejalan dengan fungsi legislasi melalui Komisi IV DPRD Jabar saat ini telah mengusulkan terbitnya Ranperda baru yaitu tentang Ranperda tentang Pemberdayaan Komunitas Dalam Pengolahan Sampah.

Rencana regulasi tersebut, tentunya merupakan langkah maju yaitu memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

Penerbitan regulasi baru, ujar Prasetyawati yang memperkuat peran masyarakat melalui komunitas pengolahan sampah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengurangi rantai pengurangan, pemilahan, pemanfaatan dalam pengolahan sampah.(adv)

Bagikan: