Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan peralatan darurat untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana, terutama banjir dan longsor di tengah meningkatnya risiko puncak musim hujan.

Baca juga: Pemprov Jabar Target Bebas Anak Tidak Sekolah, Semua Wajib Sekolah

Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah Kepala BNPB Kristomei Sianturi melaporkan perkembangan kejadian bencana serta kesiapan sarana penanganan darurat.

Baca juga: Respon Tantangan APBD Provinsi Jabar Tahun 2027 Pemerintah Provinsi Jabar Harus Buat Inovasi Pendapatan

BNPB mencatat, sepanjang 24 Oktober hingga 8 November 2026, banjir melanda 12 kabupaten/kota. Tujuh wilayah telah surut, sementara lima kabupaten masih butuh penanganan.

Baca juga: Pemkab Samosir Gelar Upacara Hari Pahlawan, Wabup Ariston Ajak Perkuat Kebersamaan

Kelima wilayah tersebut meliputi Pidie Jaya di Aceh, Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, serta Lumajang di Jawa Timur.

“Kelima wilayah ini mencakup 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan 4.969 KK terdampak, kemudian Langkat dengan 3.157 KK,” ujar Kristomei.

Baca juga: Semangat Hari Pahlawan: Pemkab Simalungun Sampaikan Apresiasi Kepada DPC PHRI Simalungun Gagasi Aksi Bersih-bersih Tepian Danau Toba

Selain banjir, BNPB memetakan potensi bencana hingga 11 November 2026. Hasilnya, tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan siaga di enam provinsi. Tiga wilayah awas berada di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Presiden Prabowo meminta BNPB meningkatkan ketersediaan perlengkapan penanganan bencana.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda dan genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier dan sebagainya,” kata Kristomei.

BNPB juga terus memantau kejadian lain, di antaranya gempa bumi di NTT, cuaca ekstrem di sejumlah daerah, tanah longsor di Badung Bali, serta aktivitas gunung api.

Penguatan stok peralatan darurat, pemetaan wilayah rawan, serta pemantauan lingkungan menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kecepatan penanganan bencana dan meminimalkan dampak bagi masyarakat.(red)

Sumber:BPMI Setpres

Bagikan: