JAKARTA -- Penyelidikan itu belum selesai. Justru baru memasuki lapisan yang lebih dalam.

Baca juga: Kejati DKI Jakarta Tahan Dua Pegawai Ditjen Cipta Karya, Kerugian Negara Diduga Tembus Rp16 Miliar

Tiga tahun setelah operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak lagi hanya membedah bagaimana proyek dikondisikan.

Baca juga: Kajari Kabupaten Bogor Denny Achmad Lulus Doktor dengan Predikat Sangat Memuaskan, Soroti Optimalisasi Peran JPN

Penyidik mulai menelusuri ke mana uang hasil pengondisian proyek itu mengalir.

Baca juga: Kejagung Sita Lamborghini hingga Alat Berat dalam Kasus Tambang Bauksit PT QSS

Pertanyaannya sederhana, tetapi konsekuensinya besar: siapa saja yang menikmati fee dari proyek pembangunan jalur kereta?

Baca juga: Kejagung Setor Rp19,6 Triliun ke Kas Negara, Fokus Pemulihan Aset Kian Diperkuat

Pernyataan terbaru KPK menunjukkan arah penyidikan telah bergeser. Jika sebelumnya fokus tertuju pada praktik suap dalam proses lelang proyek, kini penyidik mendalami dugaan aliran dana yang melampaui batas organisasi DJKA.

Nama-nama di lingkungan Kementerian Perhubungan hingga unsur legislatif mulai masuk radar pemeriksaan.

Perubahan fokus itu mengindikasikan satu hal: perkara ini dipandang bukan semata transaksi antara kontraktor dan pejabat pelaksana proyek.

Dari Tender Menuju Distribusi Uang

Pola yang sedang dibedah penyidik diduga mengikuti skema yang berulang dalam banyak kasus pengadaan.

Tahap pertama adalah pengondisian tender. Pemenang proyek diduga ditentukan melalui kesepakatan tertentu. Setelah kontrak berjalan, sebagian nilai proyek diduga dipotong sebagai fee.

Uang kemudian mengalir melalui perantara sebelum akhirnya sampai kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh atas keputusan proyek.

Dalam konstruksi seperti ini, pejabat teknis hanya menjadi salah satu mata rantai.

Nilai fee yang selama ini muncul dalam berbagai perkara korupsi pengadaan publik kerap berkisar beberapa persen dari nilai proyek.

Namun, hingga kini belum ada bukti resmi yang dipublikasikan KPK mengenai besaran total aliran dana dalam perkara DJKA. Karena itu, besarnya nilai maupun tujuan akhir distribusi uang masih menjadi wilayah penyidikan.

Yang mulai terlihat justru pola hubungan antarpelaku.

Semakin tinggi posisi pengambil keputusan, semakin kecil kemungkinan keterlibatan dilakukan secara langsung. Distribusi dana biasanya bergerak melalui lapisan-lapisan perantara, sehingga aktor di tingkat operasional menjadi pihak yang pertama kali terpapar risiko penegakan hukum.

Mengapa Kasus Ini Berpotensi Lebih Besar?

Sejak OTT berlangsung pada 2023, jumlah tersangka terus bertambah. Penyidikan juga berkembang hingga menyentuh korporasi.

Perluasan itu memperlihatkan bahwa penyidik tidak berhenti pada pembuktian suap individual, melainkan mencoba memetakan keseluruhan jaringan.

Di titik inilah muncul dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, korupsi memang hanya berpusat di lingkungan DJKA sebagai penyelenggara proyek.

Kemungkinan kedua, DJKA hanyalah pintu masuk menuju jaringan yang lebih luas yang melibatkan aktor di luar direktorat tersebut.

Sejauh ini, arah pemeriksaan KPK lebih banyak menguatkan kemungkinan kedua. Namun, hingga terdapat putusan pengadilan atau alat bukti yang cukup, dugaan keterlibatan pejabat yang lebih tinggi tetap harus diposisikan sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Korupsi yang Memelihara Dirinya Sendiri

Bila pola ini benar-benar terjadi secara sistemik, dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara.

Korupsi dalam proyek infrastruktur memiliki karakter yang berbeda dibanding suap perizinan biasa. Setiap rupiah yang dipotong dari anggaran berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan.

Material bisa berubah spesifikasi. Pengawasan melemah. Proyek membutuhkan perbaikan lebih cepat. Anggaran kembali digelontorkan. Siklus itu kemudian menciptakan ruang baru bagi praktik yang sama.

Korupsi tidak lagi menjadi penyimpangan sesaat.

Ia berubah menjadi mekanisme yang memelihara dirinya sendiri.

Akibat akhirnya dirasakan masyarakat dalam bentuk biaya logistik yang tetap tinggi, layanan transportasi yang tidak optimal, hingga menurunnya daya saing ekonomi.

Tantangan Terbesar Ada di Atas Meja Penyidik

Bagi KPK, tantangan berikutnya bukan lagi membuktikan adanya suap dalam satu proyek.

Yang jauh lebih sulit adalah mengikuti jejak uang.

Penyidikan aliran dana hampir selalu berhadapan dengan rekening berlapis, perusahaan perantara, hingga kemungkinan penggunaan nominee atau transaksi tidak langsung. Semakin tinggi posisi pihak yang diduga menerima manfaat, semakin kompleks pula pembuktian hukumnya.

Di sisi lain, tekanan politik hampir pasti meningkat ketika penyidikan mulai menyentuh aktor yang memiliki pengaruh lebih besar.

Karena itu, ukuran keberhasilan perkara ini bukan semata jumlah tersangka.

Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan penyidik membuktikan siapa pengendali sesungguhnya dari jaringan tersebut, jika memang jaringan itu ada.

Yang Sudah Diketahui, dan Yang Masih Menjadi Tanda Tanya

Sejumlah fakta telah tersedia. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 2023.

Penyidikan terus berkembang hingga melibatkan puluhan tersangka dan korporasi. KPK juga menyatakan tengah mendalami dugaan aliran fee yang melampaui lingkungan DJKA.

Namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab.

Seberapa besar nilai keseluruhan dana yang mengalir?

Siapa penerima akhirnya?

Apakah pola ini berdiri sendiri, atau merupakan bagian dari mekanisme yang lebih luas dalam proyek-proyek infrastruktur nasional?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah perkara DJKA akan dikenang sebagai kasus korupsi proyek biasa, atau menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi yang lebih sistemik di sektor infrastruktur.

Untuk saat ini, penyidikan masih berjalan.

Dan arah berikutnya kemungkinan jauh lebih menentukan dibanding operasi tangkap tangan yang memulainya tiga tahun lalu.

(Wy/Red)

Bagikan: