Adikarya Parlemen

Baca juga: Pansus XII DPRD Jabar Konsultasikan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Ke Kementerian Kebudayaan RI


BANDUNG– Keberhasilan pembangunan Jawa Barat tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, tetapi juga harus diukur dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, serta memastikan lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang.

Baca juga: May Day 2026 PHK Jadi Tantangan

Seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan, industrialisasi, serta perubahan iklim yang berimbas langsung terhadap kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat, kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat harus menjadi perhatian.

Baca juga: Bupati/ Wali Kota Diminta Segera Bangun Palang Pintu di Perlintasan Kereta Api

Hal terpenting, lingkungan hidup harus tetap lestari. " artinya berbagai dinamika pembangunan tak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan hidup"  ungkap 
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media, baru -baru ini

Baca juga: DPRD Kota Bandung: "Intensitas Sosialisasi SPMB Harus Ditingkatkan"

Pihak legislatif Jabar, ungkap Prasetyawati mendukung penuh langkah strategis Gubernur Jawa Barat dalam memperkuat kebijakan pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat.

Pihak legislatif Jabar, tentunya mengingatkan tantangan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lestari yaitu pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya populasi, keseluruhan hal itu, memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup.

“Pemprov Jabar di bawah Gubernur Dedi Mulyadi sudah menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai program pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penegakan aturan lingkungan,” kata  Prasetyawati.

Jawa Barat ungkap Prasetyawati merupakan Provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Kepadatan ini, ditambah dengan pertumbuhan kawasan industri dan urbanisasi yang masif, membuat tekanan terhadap lingkungan semakin berat.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat antara lain pencemaran sungai dan air tanah, alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, serta kualitas udara.

“Semua persoalan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, bukan hanya antara Pemprov dengan DPRD, tetapi juga melibatkan masyarakat, pelaku industri, akademisi, dan komunitas lingkungan. Gubernur tidak bisa bekerja sendirian, begitu juga DPRD. Karena itu, sinergi adalah kunci utama,” jelas
Prasetyawati.

Prasetyawati dalam keterangannya mengatakan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, patut diapresiasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah provinsi tidak abai terhadap isu lingkungan. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi, keberlanjutan, dan pengawasan di lapangan.

DPRD Jawa Barat sambung Prasetyawati sebagai mitra strategis Pemprov Jabar memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pengendalian lingkungan berjalan dengan baik.

DPRD Jabar melalui Komisi 4 yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup berkomitmen untuk memperkuat peran pengawasan dan penganggaran.

Menurut Prasetyawati  ada tiga bentuk dukungan yang akan terus dilakukan DPRD. Pertama, dukungan regulasi. DPRD mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang mendukung perlindungan lingkungan hidup, termasuk sanksi tegas bagi pelaku pencemar lingkungan.

Kedua, dukungan anggaran. Program-program lingkungan tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang. Oleh karena itu, DPRD akan mengawal agar alokasi anggaran untuk sektor lingkungan mendapat porsi memadai.

Ketiga, dukungan pengawasan. DPRD bersama masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, termasuk terhadap perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan.

“Komisi 4 DPRD Jawa Barat siap mendukung anggaran yang dibutuhkan, sekaligus mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun pembiaran terhadap pencemaran lingkungan,” kata Prasetyawati  

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan  keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor penentu. Masyarakat harus diedukasi untuk peduli pada kebersihan, bijak dalam menggunakan energi, dan tidak sembarangan membuang sampah.

Kebijakan yang baik akan sulit berhasil tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kampanye masif, edukasi berkelanjutan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam menjaga lingkungan.

Prasetyawati dalam keterangannya mencontohkan gerakan bank sampah, komunitas peduli sungai, hingga kelompok tani konservasi sudah terbukti efektif dalam menjaga ekosistem. 
Hal-hal semacam ini harus terus diperkuat.

Harapanya seluruh pihak dapat lebih serius menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan Jawa Barat.

Keberhasilan menjaga lingkungan akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, hingga kesehatan publik.

Lingkungan adalah warisan terbesar untuk anak cucu kita. Kalau hari ini kita abai, maka generasi mendatang akan menanggung akibatnya.

" Saya yakin, dengan komitmen Gubernur yang kuat, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat, Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang maju sekaligus lestari,” tutup Prasetyawati.(Adv)

Bagikan: