Adikarya Parlemen

Baca juga: Bantaran Sungai Kejaksaan Lembah Medan Memanas, Bandar Sabu Nekat Melawan Petugas Disergap

Bandung -- Sinergitas pembangunan di berbagai level pemerintahan sangat dibutuhkan berbagai bidang pembangunan. Hal ini, diperlukan untuk untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan target yang menjadi sasaran tentunya terwujudnya kesejahteraan dari masyarakat.

Baca juga: “Lapas Pangururan Tak Lagi Ideal, Pemkab dan DPRD Samosir Jangan Tutup Mata”

Kebutuhan masyarakat itu beragam. Bagi Kabupaten Bandung, hal yang dibutuhkan diantaranya soal prasarana yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Baca juga: MPSI: Advokasi Tak Cukup Viral di Media Sosial, Harus Diperkuat Data dan Riset

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bandung, Mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH MH, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan kebutuhan PJU untuk di Kabupaten Bandung, itu muncul pada reses yang berlangsung pada Juli 2025 yang lalu.

Baca juga: Kampung Jalan Denai, Gang Jati Disulap Jadi Sarang Narkoba, Polisi Sergap 3 Pria Sebagai Pelaku Narkotika dan Menyita 4 Paket Sabu Siap Edar

Aspirasi tersebut sangatlah realistis karena di beberapa ruas jalan ada yang belum ada PJU sehingga dalam kondisi malam ruas jalan tersebut ada dalam keadaan gelap sehingga jika kondisi itu dibiarkan tentunya akan menyebabkan rawan kecelakaan dan rawan gangguan keamanan.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pemkab Bandung jumlah PJU yang dibutuhkan berkisar antara 49.000 hingga 50.000. PJU tersebut, dibutuhkan di ruas -ruas jalan baik jalan utama maupun jalan perkampungan.

Sementara itu, dari kebutuhan tersebut baru 24.000 PJU yang sudah ada. Hal ini, tentunya diperlukan penambahan PJU.

Penambahan PJU, itu bisa dalam fasilitasi PJU baru atau memperbaiki PJU yang sudah ada . Namun, dalam kondisi yang rusak.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan menyikapi kondisi tersebut, di Kabupaten Bandung,  fasilitasi PJU tentunya melalui dukungan APBD Provinsi Jabar harus menjadi prioritas.

Idealnya tentunya dalam rangka percepatan fasilitasi PJU harus ada sharing pendanaan dengan  Pemkab Bandung.

Taufik, dalam bagian lain keterangannya mengatakan jika  fasilitasi PJU dapat diimplementasikan di Kabupaten Bandung, aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir secara tepat dan cepat oleh Pemerintah Provinsi Jabar.(Adv)

Bagikan: